HousingEstate, Jakarta - Otonomi daerah tidak memungkinkan Menteri Negara Perumahan (Menpera) langsung melaksanakan program pembangunan rumah rakyat. Karena itu kabinet mendatang perlu sosok Menpera yang bisa menjadi inisiator dan promotor pembangunan rumah rakyat di daerah-daerah. “Tugas utamanya  menginisiasi, mempromotori, dan memfasilitasi gubernur, bupati, dan walikota untuk membangun rumah rakyat di wilayah masing-masing,” kata pengamat properti Panangian Simanungkalit kepada pers di Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Ia menyatakan hal itu menanggapi calon presiden Joko Widodo yang menyatakan, tidak akan menjadikan “bagi-bagi kursi” sebagai dasar berkoalisi melainkan pembentukan kabinet kerja (zaken kabinet) berisi para profesional darimana pun asalnya. “Itu tugas yang relatif tidak berat, tergantung komitmen saja, karena kebutuhan rumah rakyat yang besar hanya terfokus di 10 provinsi, seperti di Jabodetabek, sejumlah kota di Jawa, dan beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan serta Sulawesi. Menpera tinggal memetakannya,” ujar Direktur Panangian School of Property (Jakarta) itu.

Kebutuhan dana subsidi pemilikan rumah rakyat itu, menurut Panangian juga tidak besar. Untuk itu subsidi bunga tidak perlu diberikan selama masa KPR dengan bunga fix (tetap) 7,25% seperti sekarang, yaitu 15 tahun. Tapi cukup 5 – 6 tahun pertama saja ditambah subsidi uang muka. Setelah 5 – 6 tahun debitur mencicil menurut bunga pasar. “Soalnya tren ke depan bunga pasar akan makin murah. Apalagi kalau pemerintah mau memperkuat permodalan Bank BTN, bunga kredit rumah pasti bisa lebih murah,” ujarnya.

Direktur Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) ini menyatakan, backlog atau akumulasi kekurangan pembangunan rumah rakyat sudah sangat mengkhawatirkan, mencapai 15 juta unit sampai tahun 2013. Perhitungannya, jumlah penduduk 245 juta membutuhkan 65 juta rumah. Sementara jumlah rumah yang ada baru 50 juta unit. “Sekitar 15 juta KK yang belum memiliki rumah tinggal di kontrakan, kos-kosan, atau rumah mertua,” katanya. Karena itu pembangunan rumah rakyat dalam lima tahun ke depan harus digenjot habis.

Apalagi, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS 2012), dari 50 juta rumah itu sekitar 37% atau 18,5 juta unit tidak layak huni: 7 juta unit berlantai tanah, 6 juta unit berdinding non-permanen, 4,5 juta unit dalam kondisi rusak, dan 1 juta unit beratap  daun. Jangan heran mengutip laporan Kemenpera, 30 juta jiwa (2008) masih berada di permukiman kumuh (57.800 ha) dibanding tahun 2004 yang hanya 20 juta jiwa (54.000 ha). “Menurut perkiraan PSPI, sampai tahun lalu luas permukiman kumuh itu sudah mencapai 68.000 ha berisi 36 juta jiwa,” kata Panangian.

Permukiman kumuh meningkat karena pertambahan penduduk dan derasnya arus urbanisasi dari desa ke kota. Kalau tahun 2005 perkotaan baru dihuni 48% penduduk atau 105 juta jiwa, tahun 2015 diperkirakan mencapai 60% atau 147 juta jiwa. Semuanya butuh rumah yang layak. “Karena itu pembangunan rumah rakyat (di perkotaan) baik formal maupun nonformal perlu digenjot,” katanya.

Pembangunan rumah itu juga urgent untuk meningkatkan kesejahteraan kaum menengah bawah yang income-nya hanya naik 2 – 4% per tahun selama 10 tahun terakhir dibanding kaum menengah atas yang mencapai 4 – 8%. “Kalau tidak yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap saja hanya orang kaya, sehingga kesenjangan sosial tetap menganga,” kata Panangian. Yoenazh