HousingEstate, Jakarta - Dalam rapat kerja Komisi V (Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dann Geofisika) DPR RI, meminta kepada Kementeriann Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2015. RKP 2015 nantinya harus memperkokoh hak dasar perumahan.

Menurut anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim, saat ini sektor perumahan rakyat tidak berdiri sendiri karena sektor permukiman ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Makanya hingga saat ini selalu tidak efektif karena program tercecer di dua kementerian yang berbeda, sektor per sektor harus berbicara,” katanya saat rapat Komisi V dengan mitra kerja di DPR, 12 Juni 2014.

Menpera Djan Faridz sendiri menanggapi dengan sangat positif masukan dari Komisi V dan menurutnya komisi ini telah melaksanakan tugasnya. “Kami menerima masukannya dan ke depan akan terus  berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi ini,” tandasnya. Yudis