HousingEstate, Jakarta - Depok, Jawa Barat, bakal mengalami nasib seperti Jakarta. Perkembangan kota ini seperti tidak terencana, tanpa struktur dan dukungan infrastruktur memadahi. Perumahan tumbuh masif dimana-mana tanpa mempertimbangkan daya dukung tranportasi umum dan jaringan jalan. Akibatnya kemacetan terjadi dimana-mana mulai dari kawasan permukiman hingga ke jalan protokol.

“Tapi yang saya tidak mengerti adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah kota tidak terkait dengan prinsip pembangunan infrastruktur. Pemkot malah membuat kebijakan one day no rice (sehari tanpa nasi), apa relevansinya,” kata pengamat Tata Kota dan dosen Teknik Planologi Univeritas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, kepada housing-estate.com di Jakarta, Kamis (28/8). Komentar tersebut disampaikan Yayat terkait dengan pemilihan Walikota Depok pengganti Nurmahmudi Ismail yang direncanakan berlangsung Oktober 2015.

Yayat mengakui sulit menahan ledakan pembangunan perumahan karena Depok memang menjadi kawasan penyangga Ibukota. Idealnya kawasan ini menjadi tempat tinggal sekaligus tempat kerja sehingga beban jalan Depok – Jakarta dapat berkurang. Namun, untuk mewujudkannya sangat berat.

“Tantangan kepemimpinan di Depok berikutnya adalah bagaimana mendorong mobilitas warganya untuk tidak selalu tergantung ke Jakarta. Depok harus tumbuh dari kota pemukiman menjadi kota ekonomi,” imbuhnya.

Beban jalannya bertambah berat karena Kota Depok hanya punya sedikit jalan utama. Kondisinya bertambah runyam karena pengembangan fasilitas  dan hunian vertikal terkonsentrasi di Jl Margonda, jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta.  “Akibatnya Depok bertambah macet. Mestinya pembangunannya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan pedestrian, kalau tidak bagaimana  ribuan penghuni apartemen dan pengunjung mal bisa mengakses kawasan Margonda dengan mudah,” ujarnya.

Yayat mengaku heran kenapa Pemkot Depok dengan mudah memberikan izin pembangunan perumahan di Citayam, Sawangan, Cimanggis, dan tempat-tempat lain yang dukungan infrastrukturnya minim. Kemacetan di jalan-jalan kecil di seluruh kawasan adalah akibat dari pemberian izin yang tidak terkendali. Pengembang seharusnya ikut aktif memikirkan persoalan ini, bukan hanya mau membangun. Misalnya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Organda untuk membuat rute angkutan umum baru.  Kalau menunggu pemerintah lama dan kebijakannya suka nggak nyambung,” tandas Yayat. Yudis