HousingEstate, Jakarta - Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, yang digadang-gadang akan dibangun untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok, nyatanya tidak jadi dibangun oleh pemerintah. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), bila Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun justru akan merugikan, karena itu pembangunannya akan digeser.

“Cilamaya ini kalau dilanjutkan malah berbahaya karena kerugiannya akan lebih besar, akan mengganggu keberadaan pipa-pipa minyak milik Pertamina. Selain itu juga bisa membahayakan lalu lintas kapal jika diadakan pembangunan di daerah itu,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kendati pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk studi pembangunan Pelabuhan Cilamaya, tapi karena tidak layak maka pembangunan pelabuhan akan digeser ke lokasi lebih timur lagi. JK juga meyakini pembangunan pelabuhan di lokasi baru ini tidak akan membuatnya menjadi lebih lama karena detil engineering untuk Pelabuhan Cilamaya sendiri belum ada.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan mengatakan, perubahan lokasi pelabuhan ini maka harus dibuat studi kelayakan baru yang dimulai dari awal lagi. “Waktu studi Pelabuhan Cilamaya saja cukup panjang, kalau dipindahkan berarti studi baru selain peraturan presiden harus direvisi,” imbuhnya.

Pelabuhan selanjutnya akan dibangun di daerah Subang atau Indramayu. Untuk studi yang pertama saja dana yang dikeluarkan mencapai Rp1 miliar dengan jangka waktu 4-5 tahun. Jonan berharap untuk studi di lokasi yang baru waktunya bisa lebih cepat sehingga pembangunannya juga bisa segera dilaksanakan.

“Saya sendiri sebenarnya tidak ingin ini digeser karena sejak direncanakan tahun 2010 Pelabuhan Cilamaya ini terus tertunda dan sekarang malah tidak jadi. Nanti akan semakin sulit kalau di lokasi baru juga akan mendapat penolakan dari pelaku industri maupun masyarakat di sana,” tandasnya.