HousingEstate, Jakarta - Undang-undang mengenai keagrariaan di Indonesia cukup kompleks karena menganut cukup banyak istilah dan aturan mengenai hukum dan status pertanahan. Untuk itu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, mengusulkan untuk menyederhanakan status kepemilikan tanah. Dalam UU Agraria ada beberapa status hak tanah: hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak pengelolaan, HGB di atas hak pakai.

“Banyak yang tidak mengerti mengenai perbedaan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), belum lagi kalau bicara soal hak pengelolaan lahan (HPL). Saya inginnya hak tanah itu hanya dua: hak milik dan hak pakai,” ujarnya saat membuka rapat kerja teknis Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk itu Ferry minta masukan dan rekomendasi bila ingin mengubah regulasi. Menurutnya, setiap regulasi yang dikeluarkan orientasinya harus untuk menjadi pedoman mempermudah pekerjaan bukan malah menghambat pekerjaan. Ia juga menghimbau jajaran di kementeriannya untuk menyusun program yang benar-benar dapat dikerjakan dan diselesaikan.

“Saya juga menginginkan segala biaya dalam pengurusan tanah dibebaskan. Selain itu soal kebijakan strategis seperti lahan yang digunakan untuk peternakan, itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh para peternak,” imbuhnya.