HousingEstate, Jakarta - Sistem pembiayaan perumahan melalui perbankan belum mampu menjangkau masyarakat dalam skala lebih luas. Skema kredit kepemilikan rumah (KPR) hanya dapat diakses pekerja formal dengan gaji tetap dari tempatnya bekerja. Sedangkan pekerja informal hingga saat ini masih sulit mendapatkan KPR. Padahal menurut data Bapenas persentase pekerja informal kita mencapai 60 persen, pekerja formal 40 persen. Artinya, sangat banyak kalangan pekerja yang sebenarnya mampu membayar cicilan bulanan namun tidak bisa mengakses fasilitas KPR.

“Kami tengah mengkaji berbagai skim untuk kalangan pekerja informal ini bisa mendapatkan KPR. Misalnya, dia harus menabung dulu beberapa periode waktu, dari situ bisa dilihat tren tabungannya berapa sehingga bank bisa memitigasi kemampuan dia mencicil maupun terkait risikonya,” ujar Maurin Sitorus, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat bicara dalam diskusi mengenai pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta, Kamis (10/9).

Pilihan lainnya pemerintah mendorong koperasi karyawan dan pemerintah daerah untuk memberikan jaminan. Dengan begitu bank menjadi lebih aman seandainya ada nasabah yang gagal bayar.  Di luar itu, lanjut Maurin, alternatifnya calon nasabah menyiapkan tabungan sebesar enam kali cicilan kredit. Hal ini didasari pekerja informal penghasilannya tidak tetap sehingga bila bulan ini ia tidak memiliki dana untuk mencicil sudah ada tabungan cicilan yang bisa diambil. Selanjutnya jumlah tabungannya harus dikembalikan lagi sebesar enam kali cicilan.

“Ini sistem buffer dengan menjamin enam kali setoran. Berbagai skim ini terus kita pelajari, yang pasti pemerintah sangat concern dengan kalangan pekerja informal ini. Semoga dalam 1-2 tahun ini sudah ada skim yang bisa diberikan untuk mereka,” imbuhnya.