HousingEstate, Jakarta - Perizinan masih menjadi masalah krusial dalam pembangunan sektor properti. Selain lama biayanya juga mahal. Pengembang sedikitnya mengeluarkan biaya Rp3,5 miliar untuk membangun area seluas 5 ha.

Rantai perizinan itu mencakup 33 jenis yang memakan waktu hingga 916 hari. Karena itu kalau tidak dibenahi hal ini akan menghambat program pembangunan sejuta rumah. Untuk itu Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memangkas perizinan menjadi 21 jenis dengan jangka waktu tidak lebih dari 90 hari.

“Ini akan dibuat semacam kekhususan atau lex specialis sehingga untuk pengembangan rumah murah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa lebih mudah. Tapi hal ini butuh waktu karena perizinan yang harus dilalui lintas instansi dan sektoral sehingga untuk membuatnya menjadi cepat memang tidak mudah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, pekan ini.

Penyederhanaan perizinan ini akan menurunkan biaya yang akhirnya akan mengurangi harga jual rumah. Khusus di bidang pertanahan Ferry berjanji akan memangkas biaya izin lokasi, sertipikat induk, dan pemecahan sertipikat.

“Persyaratan untuk sertipikat induk juga tidak akan diperlukan lagi karena sudah tercantum di dokumen pajak bumi bangunan (PBB) induk. Begitu ada PBB induk langsung bisa keluar pemisahannya. Izin lokasi hingga izin peruntukan lahan juga akan disederhanakan,” tandasnya.