HousingEstate, Jakarta - Program pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak berjalan mulus. Kendalanya cukup kompleks, misalnya sulitnya mencari tanah murah, perizinan, dan tidak optimalnya dukungan stake holder perumahan. Konsep hunian berimbang 1:2:3, yaitu pembangunan satu rumah mewah harus diikuti pembangunan dua rumah menengah dan tiga rumah murah, juga tidak berjalan. Padahal ketentuan itu amanat Undang-Undang Perumahan dan Permukiman. Di tengah situasi seperti itu Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mengeluarkan tafsir baru tentang program sejuta rumah.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera, Syarif Burhanuddin, program pembangunan sejuta rumah bukan hanya untuk MBR. Segmennya bisa lebih beragam asalkan jumlahnya 1 juta rumah. Hanya persentase yang paling besar tetap rumah untuk MBR. Ia menyebutkan 70 persen atau 700 ribu rumah ditujukan untuk masyarakat kelas bawah. Sisanya rumah komersial atau untuk kalangan menengah hingga menengah atas. Menurut Syarif, kebutuhan rumah merata di semua segmen dan lapisan masyarakat.

“Backlog perumahan itu ada di semua segmen. Makanya program pembangunan satu juta rumah ini menyasar semua segmen. Ini untuk memudahkan pola pembangunan hunian berimbang 1:2:3 selain untuk subsidi silang,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Jumat (23/9).

Untuk pelaksanaannya segmen rumah komersial diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah berkonsentrasi pada pemenuhan bantuan regulasi dan subsidi untuk segmen rumah murah. Syarif juga menjamin pembiayaan untuk rumah murah akan cukup digunakan untuk 700 ribu unit.

“Pemerintah melalui Kemenpupera juga membangun rusun, rumah swadaya, dan revitalisasi. Ini saja jumlahnya mencapai 115 ribu belum termasuk yang kerja sama dengan pemda,” imbuhnya.