HousingEstate, Jakarta - Perubahan dan hal-hal baru selalu mengikuti setiap pergantian era. Ini terjadi di pemerintahan, langgam dan gaya antara dulu dan sekarang sangat berbeda. Di masa lalu pemerintah dalam membuat regulasi cenderung sendirian tanpa melibatkan pihak lain. Para pelaku usaha hanya menunggu dan menjalankan peraturan itu. Sekarang berbeda, pelaku usaha dilibatkan dan diminta masukan sebelum dikeluarkannya peraturan baru.

“Karena itu kebijakan yang dikeluarkan bisa diaplikasikan dan kita di asosiasi sangat sering diajak berkoordinasi dan berdiskusi untuk memberikan masukan. Ini positif, untuk apa regulasi dikeluarkan kalau di lapangan tidak bisa diaplikasikan,” ujar Sekjen DPP Realestat Indonesia (RE), Hari Raharta, yang juga calon ketua umum REI periode berikutnya saat coffee morning bersama kalangan media di Jakarta, Senin (3/10).

Pelibatan pelaku usaha properti itu merupakan pengakuan pemerintah terhadap sektor properti sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Hari menyebutkan berbagai kemudahan dan insentif dalam pembangunan rumah bersubsidi merupakan masukan dari REI. “Pemerintah menilai REI cukup bagus, kita menjadi mitra yang kerap diminta memberi masukan dalam pembangunan sejuta rumah,” ujar Hari.

Kebijakan pemerintah yang cukup positif bagi pembangunan perumahan antara lain soal penyederhanaan perizinan.  Kendati masih memerlukan  sosialisasi ke pemerintah daerah kebijakan ini bagus untuk memperbaiki iklim usaha properti. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) juga terobosan bagus yang dampaknya sangat bagus bagi sektor properti.

“REI sangat intensif  berdialog dengan pemerintah, setiap hari selalu ada undangan dari instansi pemerintah. Ini positif karena pemerintah aware dengan industri properti dan ini juga kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kita,” pungkasnya.