HousingEstate, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan meluncurkan program hunian yang terbagi ke dalam empat kategori. Seluruhnya berupa rumah susun (rusun) yang segmennya disesuaikan dengan tingkat perekonomian. Khusus untuk masyarakat tidak mampu disediakan hunian dengan subsidi hingga 80 persen.

“Fokusnya warga yang terkena dampak normalisasi, cukup bayar pemeliharaan Rp5.000-15 ribu per hari. Selain itu kesehatan, Transjakarja, dan biaya sekolah juga gratis,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Senin (10/10).

Untuk kategori kedua, rusun yang dibangun dengan harga kos-kosan yang ditujukan untuk kalangan menengah. Rusun ini akan dibangun di atas fasilitas umum seperti stasiun mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT). Kalangan pekerja bisa kost di hunian ini dan tidak perlu tinggal di pinggiran yang ongkos transportasi besar.

Kategori ketiga diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki gaji di atas Rp10 juta. Rusun ini bisa dicicil di luar tanah sehingga kalau mau dijual kembali harus ke pihak pemprov. Harganya akan ditentukan berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) sehingga tetap akan ada kenaikan bila nantinya dijual kembali.

Kemudian kategori keempat menggunakan lahan milik masyarakat yang dibangun rusun. Kompensasi untuk pemilik lahan akan mendapatkan rusun dengan luasan dua kali lahan yang dimilikinya. Hanya saja kategori terakhir ini menurut Ahok masih diatur soal legalitasnya karena belum ada aturannya.

“Jadi hunian di Jakarta akan ditata dengan empat model ini sambil kita matangkan aturannya. Yang kemampuannya rendah kita akan bantu dengan subsidi modal kerja, kesehatan, pendidikan, jadi sifat subsidinya juga nggak hangus sia-sia karena kita bisa berharap menciptakan generasi yang lebih baik,” pungkasnya.