HousingEstate, Jakarta - Besarnya kebutuhan rumah di Indonesia memerlukan dukungan sistem pembiayaan yang solid. Skema pembiayaan perumahan juga harus lebih efisien agar dapat memberi akses luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sistem pembiayaan perumahan kita belum efisien dan belum maksimal membantu kalangan MBR untuk mengakses rumah. Persoalan ini harus ditangani bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder termasuk masyarakat,” ujar Maurin Sitorus, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), di Jakarta, pekan ini.

Pemerintah, ujar Maurin, punya komitmen untuk menyediakan perumahan khususnya untuk kalangan MBR. Ini tampak pada anggaran perumahan dalam APBN yang semakin besar dari tahun ke tahun. Tapi dana APBN tidak pernah cukup sehingga harus dicarikan skema pembiayaan yang lebih kreatif.

Erica Soeroto, penulis buku Menggagas Sistem Pembiayaan Perumahan Yang Efisien mengatakan, ada tiga ciri sistem pembiayaan yang efisien. Pertama, pasar primer perumahan harus banyak dan didukung penyaluran KPR dari banyak bank. Kedua, mudah mengakses dana jangka panjang, dan ketiga, sistem keuangan dan makro ekonomi stabil.