HousingEstate, Jakarta - Masalah pertanahan selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah secara memadahi. Akibatnya negara tidak punya tabungan tanah (land bank) yang diperlukan untuk pembangunan perumahan dan jaminan program pembangunan lainnya.

“Saya berikan gambaran TNI sebagai institusi penjaga negara hanya punya land bank 3.200 ha, itu pun 70 persen bersengketa. Sementara swasta punya land bank sampai 300 ribu ha, jadi ini ada yang salah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pada Munas Realestat Indonesia (REI) ke-15 di Jakarta, Selasa (29/11).

Sofyan menyebutkan pemerintah akan memperbaiki keadaan ini. Di negara-negara maju seperti Inggris seluruh lahan yang tidak ada haknya otomatis menjadi milik negara. Bahkan  dalam sistem kerajaan ada royal ground, lahan yang tidak digunakan menjadi milik kerajaan. Indonesia sebelumnya punya aturan seperti itu tapi diubah tanpa menerbitkan aturan baru dengan prinsip yang sama. Inilah yang membuat Indonesia tidak memiliki landbank.

Sekarang situasi ini menjadi masalah dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu pemerintah dalam waktu dekat akan menerapkan konsep bank tanah. Dua bulan mendatang peraturan pemerintah (PP) tentang land bank diperkirakan sudah keluar. Sofyan menjamin swasta yang punya ribuan hektar lahan selama digunakan untuk kepentingan publik. Untuk itu pihaknya akan melakukan survey tanah-tanah itu termasuk tanah hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Sofyan mengatakan akan ada perubahan tata ruang besar-besaran salah satunya HGU yang sudah diberikan lebih dari 20 tahun. Bila lahannya tidak digunakan dengan baik akan diambilalih oleh negara dan menjadi salah satu sumber land bank. “Selanjutnya pemanfaatan tanah-tanah itu dilakukan beauty contest, yang paling baik best use  land-nya kita berikan. Bisa juga tanah dilelang melalui beauty contest, kita berikan kepada yang paling baik,” pungkasnya.