HousingEstate, Jakarta - Musibah kebakaran yang melanda banyak bangunan tinggi, terakhir di Cinere Bellevue Suites dan Mall, Cinere, Kota Depok (Jawa Barat), antara lain karena banyak hal seputar pembangunan dan pengelolaan gedung tinggi yang belum jelas. Sementara tinggal di bangunan vertikal terus dikampanyekan seiring kian langka dan mahalnya lahan di perkotaan.

Memang, untuk menjamin keamanan berhuni di gedung tinggi ada beberapa dokumen yang wajib dipenuhi, seperti sertifikat layak fungsi (SLF) yang harus sudah didapat pengembang sebelum sebuah bangunan bisa dihuni.

Tapi, menurut Muhammad Joni, Sekretaris Umum Housing and Urban Development (HUD) Institute (Jakarta), dalam praktik tidak terlalu jelas apakah SLF dikeluarkan saat seluruh bangunan sudah jadi atau bisa secara bertahap mengikuti progress pembangunan proyek, yang sudah jadi dan siap dihuni bisa diberikan SLF. Pasalnya, pembangunan gedung tinggi seperti apartemen lazimnya dilakukan bertahap, tidak sekaligus.

“Dalam pasal 79 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun), bunyinya itu ‘dapat’ sehingga terkesan SLF ini sifatnya tidak wajib. Frasa ‘dapat’ itu mestinya diubah jadi wajib,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (9/10).

Pada proyek apartemen dengan jumlah lebih dari satu menara, dikhawatirkan terjadi penyederhanaan, SLF yang diberikan sama untuk semua menara. Seharusnya pada pembangunan apartemen dengan banyak tower dan dilakukan bertahap, untuk setiap menara yang jadi diberikan SLF yang baru. Sampai saat ini pemerintah belum mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi turunan UU Rusun itu yang berkaitan dengan pengaturan teknis kelayakan bangunan itu, sehingga pemerintah daerah kerap abai mengawasi kelayakan bangunan tinggi yang dikembangkan di daerahnya.

Selain itu harus ada juga labour inspectors yang mengawasi tenaga kerja yang mengerjakan bangunan, serta building inspectors yang secara rutin dan tersistem melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung tinggi. Building inspector ini yang akan memastikan standar tinggi terkait pengawasan, pemeriksaan, hingga mengantisipasi risiko sekecil apapun pada bangunan.

“Selama ini SLF hanya kertas dokumen untuk memenuhi persyaratan formal perizinan (penghunian bangunan). Mestinya SLF menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian dengan building inspector sebagai pelaksana teknisnya untuk menjamin keamanan gedung yang akan digunakan,” jelas Joni.