HousingEstate, Jakarta - Salah satu ciri kaum milenial yang lahir awal 90-an sampai menjelang tahun 2000 menurut Yoris Sebastian, pendiri OMG Consulting (Jakarta) yang gemar mengamati kaum digital itu, adalah ingin menjadi entrepreneur (wirausaha) mendirikan usaha rintisan (start up) berbasis teknologi atau freelancer (pekerja lepas), dan ogah menjadi pekerja kantoran yang terikat jam dan prosedur kerja.

Itu berarti mereka tergolong pekerja informal alias pekerja yang tidak menghasilkan pendapatan tetap, tidak terikat waktu dan prosedur yang ajeg, status tempat bekerja tidak permanen dan tidak harus berbadan hukum.

Selama ini pekerja informal bila membeli rumah baik yang tapak (landed house) maupun bersusun (apartemen), harus tunai, tidak bisa menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA). Bank hanya memberikan kredit kepada pekerja berpenghasilan tetap alias pegawai institusi formal.

Tapi, kini melalui skim Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pekerja informal pun bisa mendapat KPR/KPA untuk pembelian hunian bersubsidi (tapak dan bersusun).

Perkenalan skim sudah dilakukan di Jakarta akhir tahun lalu ditandai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti dan enam bank yang sudah menyatakan kesediaan menyalurkan KPR bersubsidi untuk pekerja informal.

Yaitu, Bank BTN, Bank BRI, Bank Artha Graha, Bank BJB dan BPD Jateng. Kelak kerja sama serupa akan diperluas dengan bank lain.

Skema BP2BT berupa bantuan uang muka atau biaya pembangunan rumah secara swadaya di atas tanah sendiri itu, dijalankan Kementerian PUPR melalui National Affordable Housing Program (NAHP) atau Program Perumahan Terjangkau Nasional (PPTN) bantuan Bank Dunia senilai total 450 juta dollar Amerika Serikat (USD).

Perinciannya, USD225 juta untuk stimulus pembangunan atau renovasi rumah swadaya, USD225 juta untuk subsidi KPR formal dan informal. Total rumah yang akan dibiayai melalui NAHP, kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono waktu itu, mencapai 1,2 juta unit hingga tahun 2020.

Casablanca East Residence

dok : Majalah Housing Estate

Harus menabung

Pekerja informal bisa mendapatkan BP2BT dengan membeli rumah atau membiayai pembangunan rumahnya dengan kredit dari bank yang sudah bekerja sama dengan Kementerian PUPR itu.

Yang bisa memanfaatkan BP2BT adalah pekerja informal yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah/menengah (MBR/MBM) dengan penghasilan maksimal Rp4–7 juta/bulan (tergantung bentuk hunian landed atau vertikal), sendiri atau berpasangan, belum punya rumah sendiri dan belum pernah mendapat subsidi atau kredit rumah.

“MBR dari kalangan pekerja informal selama ini sulit dapat KPR karena tidak punya penghasilan tetap. Padahal, umumnya mereka suami istri bekerja yang kalau digabung pendapatannya bisa melebihi persyaratan (yang ditentukan bank penyalur) KPR,” kata Lana seperti dikutip situs pu.go.id waktu itu.

Yang bisa dibiayai dengan BP2BT adalah hunian bersubsidi menurut harga patokan pemerintah (PUPR). Yaitu, (saat ini) Rp123–193,5 juta/unit tergantung zona (provinsi atau kota/kabupaten) untuk rumah tapak dan Rp8–10 juta/m2 untuk rumah susun atau sekitar Rp300 jutaan/unit.

Untuk itu calon penerima bantuan atau debitur diwajibkan membuka rekening tabungan dan menabung di bank penyalur kredit, paling sedikit Rp2–5 juta (tergantung tingkat penghasilan debitur) atau hingga lima persen dari harga rumah selama minimal enam bulan.

“Bila periode tabungan kurang dari enam bulan, calon debitur belum bisa mengajukan permintaan BP2BT,” jelas Lana.

Pembatasan tenor menabung selama minimal enam bulan itu dimaksudkan untuk melihat konsistensi menabung atau rata-rata penghasilan calon debitur yang mencerminkan kemampuan mencicilnya, sebagai dasar bank memberikan kredit. Makin lama dan konsisten periode menabung dan makin besar nilai tabungan, makin pede bank memberikan kredit.

 

Rasa memiliki tinggi

Berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berjangka 1-2 tahun dan karena itu tidak mensyaratkan adanya tabungan, KPR atau KPA adalah kredit berjangka sangat lama. Karena itu kepastian income debitur sangat penting.

Dalam penyaluran KPR komersial pun selama ini juga sudah lazim bank-bank mensyaratkan adanya minimal tabungan (dana ditahan) senilai 3–4 kali nilai cicilan bulanan kepada para debiturnya.

Bila tabungan calon debitur sudah memenuhi persyaratan, pemerintah melalui skim BP2BT akan memberikan subsidi hingga 25 persen dari harga rumah atau maksimal Rp32 jutaan tergantung penghasilan MBR/MBM.

Makin tinggi penghasilannya, kian sedikit subsidinya. Misalnya, subsidi Rp32 jutaan hanya diberikan kepada MBR berpenghasilan Rp2,5 juta/bulan. Untuk setiap penambahan penghasilan senilai Rp100 ribu, jatah subsidi dikurangi Rp200 ribu.

Tabungan calon debitur ditambah subsidi dari pemerintah akan menjadi bagian dari uang muka pembelian rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah di atas tanah milik sendiri.

Sisanya sebanyak 70–80 persen dari nilai rumah dipenuhi debitur dengan KPR/KPA yang dicicil dengan bunga komersial selama paling lama 15 tahun. Dengan uang muka yang cukup besar itu (20–30 persen), risiko kredit menjadi kecil dan rasa memiliki debitur terhadap rumahnya makin tinggi sehingga mereka akan berupaya keras memenuhi cicilan bulanannya.

Calon debitur bisa mengakses langsung KPR informal itu di bank-bank penyalur KPR yang sudah meneken MoU dengan Kementerian PUPR. Hanya saja, setiap bank berbeda-beda menetapkan waktu pelaksanaannya.

Bank BTN yang selama ini menguasai penyalurkan KPR bersubsidi di Indonesia misalnya, menyebut akan memulai penyaluran KPR skim BP2BT itu kwartal pertama tahun ini, sedangkan bank lain baru kwartal tiga atau empat.

Pada tahap awal penyaluran dilakukan di perumahan yang ditunjuk menjadi pilot project yang sampai saat naskah ini ditulis, belum bisa disebutkan Kementerian PUPR nama dan lokasinya. Ayo! millennials, manfaatkan KPR informal agar kamu bisa punya rumah sendiri.