HousingEstate, Jakarta - Mulai 1 Agustus 2018 Bank Indonesia melonggarkan rasio penyaluran kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) atau loan to value (LTV) menjadi nol persen untuk KPR/KPA pertama semua tipe hunian. Hal itu diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jum’at (29/6/2018).

Dengan kebijakan itu sekarang konsumen bisa membeli rumah atau apartemen pertama secara kredit tanpa harus menyediakan uang muka atau down payment (DP) sepanjang bank (dan developer perumahan) menyetujuinya.

Sehari kemudian kebijakan itu langsung menuai komentar bernada klaim dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sejak tahun lalu melansir program “DP Nol Rupiah”. “Kami bersyukur apa yang menjadi inisiatif daerah, sekarang juga dilaksanakan di level nasional,” katanya. Klaim serupa disampaikan beberapa pengembang dan pengamat yang mengaku sudah lama mengusulkan pelonggaran LTV itu kepada BI. Klaim-klaim itu tentu saja kurang tepat karena beberapa alasan.

Pertama, BI sendiri sejatinya sudah lama melansir kebijakan LTV nol persen untuk pembelian rumah pertama secara kredit. Hanya sebelumnya (terakhir melalui kebijakan LTV September 2016) kelonggaran itu dibatasi untuk rumah tapak tipe 70 ke bawah dan apartemen tipe 21 atau kurang. Jadi, kebijakan LTV 1 Agustus 2018 hanya perluasan dari kebijakan sebelumnya, bukan sesuatu yang baru apalagi terinspirasi dari kebijakan di daerah.

Kedua, program “DP Nol Rupiah” Gubernur Anies sendiri sama sekali tidak membebaskan konsumen dari kewajiban menyediakan depe melainkan hanya menalanginya dengan dana APBD Jakarta. Konsumen kemudian melunasi utang uang muka itu secara mencicil bersama cicilan pokok dan bunga KPA unit apartemen murah yang dibelinya dari Pemprov Jakarta.

Ketiga, program “DP Nol Rupiah” Gubernur Anies itu juga hanya berlaku untuk apartemen yang masuk kategori bersubsidi menurut standar harga jual pemerintah cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Angkanya berbeda-beda di setiap provinsi dan kota/kabupaten, tapi di daerah manapun standar harga itu hanya cocok untuk rumah tapak tipe di bawah 70 dan apartemen tipe studio 21 m2 yang menurut aturan LTV sebelum 1 Agustus 2018 memang bisa dibeli tanpa depe tersebut.

Keempat, pengembang dan bank juga sudah lama melansir promo depe nol persen untuk pembelian properti yang mereka kerjasamakan. Contoh-contoh terbaru perumahan dan apartemen yang menawarkannya bisa disimak antara lain di liputan utama majalah HousingEstate edisi Februari 2018. Pengembang (bekerja sama dengan bank) bisa membebaskan kewajiban menyediakan depe itu bagi konsumen karena memberikan subsidi. Bahkan, di sebagian proyek pembebasan depe itu masih diiringi insentif lain seperti bunga KPR/KPA promo yang super rendah selama beberapa tahun pertama dan lain-lain.

Jadi, pencitraan untuk menunjukkan kehebatan gagasan atau programnya sah-sah saja bagi seorang politisi. Tapi semuanya tetap harus sesuai fakta. Dan yang jauh lebih penting lagi, ketika kekuasaan sudah di tangan, bagaimana melaksanakan gagasan atau merealisasikan program tersebut.

Sampai saat ini sudah hampir setahun berkuasa di Jakarta, Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno belum berhasil merealisasikan satu unit pun program “DP Nol Rupiah” itu. Karena itu realisasi program ini jauh lebih bagus segera diperjuangkan keduanya ketimbang berbangga mengklaim sebuah kebijakan daerah telah menginspirasi kebijakan serupa di level nasional. Warga Jakarta dari kalangan menengah ke bawah sangat menantinya.