HousingEstate, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kenaikan NJOP ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 24/2018 yang diteken Gubernur Anies Baswedan akhir Maret 2018. Total nilai kenaikan NJOP Jakarta mencapai rata-rata 19 persenan.

Kenaikan NJOP tertinggi terjadi di wilayah Tanah Abang dengan nilai tertinggi mencapai Rp47,9 juta/m2. Nilai NJOP termurah di wilayah Kepulauan Seribu senilai Rp426 ribu-4,3 juta/m2.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno, kenaikan itu merupakan menyesuaikan karena adanya perubahan fisik lingkungan sehingga nilai kawasannya pun berubah. “Untuk objek-objek PBB yang naik itu karena terjadi perubahan fisik lingkungan dari lahan dan tanah kampung jadi kawasan real estat. Ada juga perubahan fungsi dari tanah kosong menjadi kawasan perdagangan atau apartemen. Ya, tentu nilainya meningkat lah,” katanya seperti dikutip dari website Pemprov DKI Jakarta, Senin (9/7/2018).

Kenaikan ini juga sebagai respon dari pemutakhiran lokasi obyek pajak yang sebelumnya berlokasi di zona dalam menjadi zona luar karena adanya pembangunan jalan. Perkembangan proyek infrastruktur seperti jalan tol, proyek transportasi massal, dan lainnya juga menyebabkan kenaikan nilai lahan di kawasan.

“Kita terus kaji dan memang banyak terjadi perubahan karena pembukaan akses-akses baru dan perkembangan lainnya. Saat ini perbedaan antara harga pasar dibandingkan NJOP juga terlalu jauh, sehingga kita kehilangan potensi pendapatan dari PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Supaya ada keseimbangan juga antara lokasi satu dengan lainnya, tidak terlalu jauh nilainya,” jelas Sandi.

Kebijakan itu langsung berdampak pada pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang harus disetor masyarakat. Ny Kiki, seorang warga Jakarta, salah satu di antaranya yang kini harus membayar PBB lebih banyak. Ia merinci kenaikan pajak untuk beberapa properti yang dimilikinya.

“Saya punya rumah di Kemuning Raya, Matraman, Jakarta Timur. Tahun lalu pajaknya Rp8.639.400 tapi tahun ini jadi Rp9.891.400. Yang di Jalan Utan Kayu (Jakarta Timur) tahun lalu Rp13.338.908 sekarang jadi Rp15.900.620. Naiknya lumayan besar antara 10-20 persen,” ungkapnya.