HousingEstate, Jakarta - Bank BTN menggenjot penyaluran pembiayaan pemilikan apartemen (KPA), antara lain melalui penandatanganan kerja sama dengan BUMN PT PP Urban yang mengembangkan apartemen untuk kalangan menengah ke bawah.

“Per Juni 2018 penyaluran KPA BTN mencapai Rp395 miliar atau baru sekitar 52 persen dari target walaupun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp257 miliar. Tahun ini kami menargetkan pembiayaan KPA Rp748 miliar. Makanya kita sangat agresif menggandeng pengembang, dengan PP Urban ini salah satunya,” kata Budi Satria, Managing Director Bank BTN, saat penandatanganan nota kesepahaman (MuU) dengan PP Urban seperti dikutp siaran pers Bank BTN di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Strategi lain untuk memperbesar porsi pembiayaan KPA, Bank BTN akan lebih fokus membiayap pemilikan hunian di proyek properti terpadu yang terintegrasi dengan transportasi massal atau dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD). Berikutnya, Bank BTN akan menyalurkan pembiayaan untuk produk properti dari Perumnas, Adhi Karya, dan lebih dari 60 pengembang besar lainnya di Indonesia.

Setiap kerja sama pembiayaan dengan pengembang akan dikeluarkan skema dan program pembiayaan yang menarik. Dengan PP Urban misalnya, Bank BTN menawarkan bunga KPA promo 8,25 persen per tahun fixed (tetap) selama tiga tahun pertama.

Proses penyaluran KPA juga dibuat mudah dan ada pembebasan biaya provisi serta administrasi. Promo KPA dengan PP Urban ini bisa digabung dengan promo KPR Bebas Merdeka sepanjang Agustus menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia. Yaitu, bebas membayar pokok angsuran selama dua tahun dan diskon 73 persen untuk biaya provisi dan administrasi.

“Kami menyasar pembiayaan apartemen PP Urban yang harganya sangat terjangkau mulai dari Rp200 juta seperti di Serpong (Tangerang Selatan, Banten) sebanyak 1.700 unit dan Teluk Jambe (Karawang, Jawa Barat) 2.600 unit. Porsi pembiayaan KPA BTN masih sangat kecil dibandingkan rumah tapak. Seiring perkembangan gaya hidup urban dan harga lahan yang makin mahal, penyaluran KPA pasti akan terus meningkat (dan karena itu perlu digarap lebih intensif),” beber Budi.