HousingEstate, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan meninjau rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa besar yang melanda provinsi itu.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, RTRW NTB akan berlandaskan mitigasi bencana. “Review RTRW ini bertujuan untuk mewujudkan hunian yang aman dari ancaman bencana, khususnya di lima kabupaten yang paling terdampak gempa. Yaitu, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Jadi yang dilakukan ada dua aspek, rehabilitasi untuk aspek tata ruang dan rekonstruksi untuk aspek pertanahan,” katanya saat berkunjung ke Lombok Utara sebagaimana dikutip dari laman resmi ATR/BPN, Selasa (4/9/2018).

Mantan Direktur Utama Perum Perumnas ini merinci, untuk jangka pendak Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan aspek pertanahan dengan mengidentifikasi sertifikat tanah yang hilang akibat gempa dan menghancurkan rumah masyarakat. Sertifikat tanah ini akan dipulihkan dengan program percepatan.

Sementara untuk aspek tata ruang, Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sehingga bisa membuat revisi RTRW menggunakan peta kawasa rawan bencana yang dikeluarkan Badan Geologi.

Kebetulan saat ini seluruh wilayah NTB sudah masuk periode peninjauan kembali RTRW Kabupaten/Kota. Jadi, peninjauan kembali itu akan memasukan pertimbangan adanya gempa.

“Berdasarkan assessment Badan Geologi, akibat gempa yang kuat kemarin telah timbul tiga patahan sesar baru dan ini akan diatur terkait keamanannya. Tiga sesar itu berada di Kecamatan Gangga dan Kayangan sehingga di situ akan diatur untuk perubahan fungsi peruntukannya,” jelasnya.