HousingEstate, Jakarta - Pengembangan proyek tidak selalu berjalan mulus, bahkan telah kerap terjadi sengketa antara konsumen dan pengembang karena masalah itu. Paling banyak pada proyek properti gedung tinggi seperti apartemen.

Salah satu yang juga bermasalah adalah apartemen LA City (1,5 ha) di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sejak dikembangkan tahun 2011, perjalanan apartemen ini cukup berliku hingga akhirnya diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh pengembang kepada konsumennya di pengadilan.

Menurut Judi Soebarjadi, Direktur Utama PT Spekta Properti Indonesia (SPI), pengembang LA City, perjalanan proyek LA City hingga hari ini menjadi berliku dan akhirnya kerugian dialami oleh konsumen dan pengembang. Tapi pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini.

“Kami bukannya membawa lari uang konsumen. Bisa dilihat progres pembangunan tiga tower sudah mencapai 80 persen. Jadi unitnya ada. Tapi, pada perjalanannya kita memang kesulitan cash clow dan ada begitu banyak additional cost yang harus diselesaikan seiring molornya pengembangan proyek ini,” katanya kepada housing-estate.com di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Awalnya, tiga tower apartemen LA City itu mendapatkan izin ketinggian 17 lantai, kemudian bisa ditambah menjadi 24 lantai. Hanya saja ketinggian tambahan mulai lantai 18 sampai 24 itu harus dibangun menjadi satu tower baru (tower keempat) yang biaya pembangunannya menjadi lebih besar.

Di sisi lain apartemen yang ditawarkan seharga Rp135-145 juta/unit pada tahun 2011 ini dari total 600 unit (200 unit/lantai), sekitar 70 persen sudah terjual dengan cara pembelian 50:50 antara tunai bertahap langsung ke rekening pengembang dan kredit pemilikan apartemen (KPA) dari perbankan.

Proyek berjalan cukup lancar dengan proses penjualan yang juga cukup baik sehingga semua biaya-biaya bisa tertutup. Kemudian ketika proses peningkatan dari 17 lantai menjadi 24 lantai yang berkepanjangan, proses perizinan, jangka waktu perizinan, hingga biaya-biaya yang tidak jelas, membuat overhead perusahaan menjadi tinggi. Di sisi lain pihak SPI juga tidak bisa berjualan karena belum ada kepastian. Sisa unit yang ada ketika harganya dinaikkan sudah tidak bisa terserap pasar.

Pada titik inilah konsumen mulai mempertanyakan keberlangsungan proyek dan beberapa ada yang meminta pembatalan unit. Total ada 50 unit yang membatalkan dan Judi menyebut pihaknya mengembalikan 100 persen uang konsumen yang minta pembatalan tersebut. Proses PKPU karena tuntutan konsumen yang sulit dipenuhi pengembang dalam jangka pendek itu membuat progres proyek makin berlarut karena banyak yang menganggap proyek ini pailit.

“Jadi, gara-gara PKPU beberapa investor ada yang balik badan sehingga kita makin berdarah-darah. Harus dijelaskan lagi kalau ini masih berproses. Sekarang sudah disepakati kami meminta waktu dua bulan (hingga November 2018) dari sekarang untuk menyelesaikan ini dan mayoritas konsumen juga setuju. Tower keempat juga pasti kita luncurkan, sekarang perizinannya sudah pada tahap blockplan,” jelasnya.