HousingEstate, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali menyebutkan, pemerintah tengah menggodok aturan KPR bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk kaum muda milenial dengan persyaratan yang diperlonggar. Selama ini FLPP hanya berlaku untuk pekerja formal yang tergolong masyaraat berpenghasilan rendah/menengah (MBR/MBM) dengan gaji maksimal Rp4 juta/bulan untuk pembelian rumah tapak bersubsidi atau Rp7 juta untuk rumah susun (rusun) bersubsidi.

“Kami sedang siapkan skema baru yang lebih baik, khususnya untuk aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri, dan pekerja milenial yang selama ini tidak masuk skema FLPP. Itu (skim FLPP) akan diperluas tanpa batasan gaji dan ukuran rumah lagi. Jadi, nanti milenial bisa beli rumah dengan luas di atas 36 m2. Depe-nya juga semoga bisa lebih rendah, begitu pula bunga kreditnya semoga bisa lebih ringan,” katanya di acara penandatanganan perjanjian kerja sama operasi (PKO) antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR dengan 25 bank penyalur KPR untuk penyaluran KPR FLPP tahun 2019 di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Basuki menyatakan, telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan instansi terkait lainnya untuk ikut merumuskan program perluasan FLPP itu. Intinya, program itu akan memberikan keleluasaan bagi kalangan milenial dengan penghasilan di atas segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu untuk membeli rumah dengan KPR FLPP. Saat ini jumlah kaum milenial itu yang belum memiliki rumah sangat besar selain dari kalangan ASN dan anggota TNI-Polri.

“Kita sudah pelajari, kalau tidak ada program (khusus seperti itu), kalangan milenial  akan sangat sulit punya rumah sendiri. Harapannya, program FLPP yang diperluas dan terbuka ini juga akan menggairahkan pasar properti. Sedang kita rancang betul supaya regulasi ini bisa diimplementasikan, artinya memang bisa berjalan di lapangan,” tuturnya.