HousingEstate, Jakarta - Upaya memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, karena besarnya ruamh tangga yang belum memiliki rumah. Akumulasi kekurangan pengadaan rumah atau backlog itu terus membesar, karena rumah tangga baru yang diasumsikan membutuhkan rumah tumbuh 600-800 ribu per tahun.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kemenpupera) Khalawi Abdul Hamid, salah satu cara menyediakan perumahan dengan lebih cepat sekaligus mengurangi angka backlog dengan siginifikan, adalah dengan mengembangkan hunian berbasis komunitas.

“Saya berikan contoh. Ada komunitas tukang cukur asal Garut (Jawa Barat) yang jumlahnya sangat besar dan mereka memiliki kemampuan mencicil yang sangat baik. Komunitas tukang cukur ini telah membebaskan tanah 10 hektar di Garut untuk dibangun perumahan. Sekarang yang dibebaskan sudah dua hektar dan Bank BTN akan biayai (pengembangan rumahnya). Kalau pengembangan hunian berbasis komunitas seperti itu, prosesnya akan lebih cepat,” katanya kepada housing-estate.com di Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Selain itu kendala pengadaan perumahan rakyat selama ini, belum ada integrasi yang baik antar instansi dan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan baik dalam regulasi maupun hal teknis lainnya. Khalawi menyebut hal itu masih akan terus diperbaiki dengan memperkuat konsep perumahan yang acceptable dan bisa diimplementasikan di lapangan.

Pendekatan setiap segmen masyarakat juga harus berbeda, dan pengembangan berbasis komunitas merupakan salah satu bagian yang harus terus didorong. Untuk segmen pekerja milenial di perkotaan, Khalawi menyebut pendekatannya juga berbeda. Segmen ini diarahkan untuk berhunian di rumah susun sewa (rusunawa) yang dekat dengan tempat kerja dan mudah transportasinya. Seiring peningkatan penghasilannya baru mereka bisa mulai mencicil rumah pribadi di tempat lain.

“Kawasan industri juga harus menyiapkan hunian untuk para pekerjanya. Selama ini kawasan industri hanya untuk industrinya saja, para pekerjanya pun jadi beban kawasan di sekitarnya. Mestinya setiap kawasan industri menyediakan 20 persen lahannya untuk rusunawa pekerjanya. Jadi mereka nggak perlu kos di luar dan menjadi beban daerah. Jadi pendekatan komunitas, pekerja dengan rusunawa, termasuk konsep pembiayaan yang juga terus dibenahi, akan bisa mempercepat pengadaan perumahan,” jelasnya.