HousingEstate, Jakarta - Mengatur kawasan perkotaan khususnya untuk perumahan menjadi perkara sulit bagi setiap pemerintah. Kawasan perkotaan yang harga tanahnya mahal dan terus meningkat sampai kapanpun tidak akan terkejar oleh kebanyakan pekerja harga rumahnya, sehingga harus ada solusi yang menyeluruh terkait hunian, sarana transportasi, dan berbagai fasilitas pendukungnya yang terjangkau kebanyakan masyarakat.

Karena itu mulai hadir konsep hunian terintegrasi area transit aneka moda transportasi dengan lead moda transportasi massal atau transit oriented development (TOD). Dengan hunian kompak vertikal yang terintegrasi dengan area transit itu, harga rumahnya bisa lebih terjangkau dan biaya hidup di dalamnya lebih rendah.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna memberikan pendapat lain terkait proyek dengan konsep TOD yang saat ini banyak dipasarkan itu. Menurutnya, TOD tidak bisa hanya sekadar memfasilitasi intramoda di suatu  kawasan tapi harus lebih luas dari itu.

“Menurut saya TOD yang sekarang itu RDS, rumah atau rusun dekat stasiun karena itu hanya free rider yang memanfaatkan stasiun. Sekarang yang mengelola itu baik swasta atau BUMN senang saja bikin proyek TOD karena lebih mudah jualan. Padahal, seharusnya nilainya harus lebih dari itu. Stasiunnya itu harus jadi center dengan dibuat perimeter dengan sekitarannya. Jadi, akan membantu seluruh kawasan, bukan hanya proyek TOD-nya,” katanya kepada housing-estate.com di Jakarta, Kamis (10/1/2018).

Selain itu Herry juga menyebut alternatif pengembangan kawasan bukan dengan konsep TOD, tapi sistem jaringan jalan. Selama ini sistem jaringan jalan selalu dikaitkan dengan logistic. Padahal, bisa diintegrasikan dengan public transport sehingga pengembangan suatu kawasan diintegrasikan dengan jaringan jalannya. Konsep simpang susun bisa menjadi awal dari sebuah pengembangan perkotaan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk membuat suatu kawasan berkembang dan meluas dari pusat simpang susunnya.

Karena itu pengembang bisa mengusulkan untuk membuat trase jalan tol guna mendukung kawasan pengembangannya, tidak perlu menunggu pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Contohnya, di Hongkong dengan konsep railway plus property (R+P) sehingga bisa membangun perumahan plus sarana transportasinya.

“Jadi, dikawinkan, mau bikin kota di mana, aksesnya seperti apa, lalu kita bicarakan sehingga akses jalan ini bagian dari development kota. Bukan bangun akses, lalu kota mendapatkan benefit. Jadi dibalik. Pengembang Agung Sedayu sudah mulai konsep ini untuk mendukung pengembangan kawasannya. Jadi, dari awal di-declare. Nanti tentu jalur jalannya tetap terbuka untuk umum, dibuat satu integrated development dengan pola kolaboarsi sehingga semua mendapatkan manfaatnya,” jelas Herry.