HousingEstate, Jakarta - Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Khalawi Abdul Hamid, memastikan kenaikan patokan harga rumah bersubsidi tahun ini. Rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu mendapatkan pembebasan PPN dan subsidi bunga kredit pemilikan (KPR), sehingga harganya dipatok  pemerintah dan dinaikkan secara berkala.

Patokan harga rumah subsidi tahun 2012 antara Rp88-145 juta/unit tergantung provinsi serta kota/kabupaten. Kemudian naik menjadi Rp105-165 juta tahun 2014. Di megapolitan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) patokan harganya mulai dari Rp115 juta/unit. Seiring kenaikan harga tanah, material bahan bangunan, serta ongkos tukang, dipastikan patokan harga rumah subsidi akan kembali naik tahun ini.

“Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan patokan harga baru rumah subsidi itu. Kami mengusulkan kenaikannya 3-7,5 persen tergantung daerahnya. Di Kalimantan nanti kenaikannya paling tinggi, darah lain bisa lebih rendah. Angka ini sudah dibahas juga dengan Menteri Keuangan. Dalam waktu dekat akan berlaku,” kata Khalawi kepada housingestate.id saat pembukaan pameran properti Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 yang diadakan Bank BTN dan Ad House di Jakarta akhir pekan lalu.

Perhitungan kenaikan itu disebut Khalawi juga telah melalui berbagai survei. Bukan hanya survei mengenai kenaikan harga-harga material dan tenaga kerja, juga keterjangkauan daya beli MBR-nya. Kenaikan dianggap perlu supaya pengembang tetap bersemangat mengembangkan rumah murah, karena patokan harga yang saat ini sudah berlaku hampir lima tahun tanpa ada kenaikan.

“Kami tidak khawatir kenaikan ini akan mengurangi pencapaian target program satu juta rumah, atau mengurangi daya beli MBR karena pendapatan mereka juga rata-rata meningkat. Itu sudah kita hitung betul. Sampai awal tahun ini masih pakai patokan harga yang 2018,” jelasnya.