HousingEstate, Jakarta - Pembangunan kawasan hunian terintegrasi stasiun transportasi massal yang secara gampangan disebut transit oriented development (TOD) sangat masif di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Pembangunannya oleh developernya sudah riuh. Namun, harga unitnya masih terbilang tinggi untuk kaum milenial.

“Kawasan TOD itu harusnya bisa menampung banyak orang dari semua kalangan. Kalau harganya terlalu tinggi, tujuan itu sulit dicapai. Dua tiga tahun lalu harga apartemennya masih Rp300 jutaan per unit, sekarang sudah Rp 500 jutaan. Kaum milenial bergaji Rp3-4 jutaan mana ada yang bisa beli,” kata Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), melalui rilis di Jakarta akhir April lalu.

Dia menilai harusnya pengembang proyek hunian itu baik BUMN maupun swasta, menetapkan harga jual dengan melihat kondisi pasar. Kalau harga dipatok terlalu mahal, proyek-proyek itu menjadi percuma karena hanya kalangan menengah ke atas yang dapat mengaksesnya. Jadi, tidak bisa berperan mengurangi akumulasi backlog pengadaan rumah rakyat. Ia menilai harga unit apartemen itu yang pantas sekitar Rp300 jutaan.

Ia mengakui, harga tanah yang tinggi di perkotaan menyulitkan pengembang mensuplai apartemen Rp300 juta. Tapi, kalau pengembang plat merah (BUMN) mau dan berani memulai menawarkan apartemen TOD seharga Rp300 jutaan per unit, pengembang swasta pasti mengikuti. “BUMN itu kan juga ada misinya, tidak hanya cari keuntungan,” ujarnya.

Ali mengapresiasi proyek-proyek hunian terintegrasi stasiun transportasi massal seperti kereta itu sebagai awalan yang baik, kendati presedennya di dalam negeri belum pernah ada sebelumnya. “Proyek-proyek TOD itu bisa menjadi seperti TOD di Jepang walaupun butuh waktu. Pembangunan transportasi massal seperti LRT, MRT, dan perluasan jalur kereta komuter kan juga terlambat, baru dilakukan 3-5 tahun terakhir. Arahnya sudah benar, pembangunan proyek hunian itu sudah dimulai,” jelasnya.