HousingEstate, Jakarta - Transaksi jual beli tanah harus dilakukan secara ekstra hati-hati agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Peralihan hak yang terjadi antara pemilik tanah dan pembeli masih kerap terjadi, karena masing-masing pihak tidak mengetahu apa saja yang perlu dilakukan dalam jual-beli tanah itu.

Menurut Direktur Sengketa Konflik Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Supardy Marbun, kerap terjadi beberapa kasus sengketa yang sumbernya antara lain surat tanah palsu, luas tanah yang dibeli tidak sesuai dengan yang tertera di surat tanah, dan lain sebagainya.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam jual-beli tanah. Akibatnya banyak yang merasa dirugikan terkait transaksi tanah. Hal seperti ini tidak akan terjadi kalau kita paham dan lebih aware soal legalitas apa saja yang harus disiapkan,” katanya seperti dikutip laman resmi ATR/BPN, Selasa (7/5/2019).

Ia menyebut lima hal yang harus diketahui dan dijalankan saat kita bertransaksi tanah. Pertama, memastikan keaslian tanda bukti hak atas tanah di kantor pertanahan tempat lokasi tanah berada. Kedua, bertransaksi dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ada di wilayah lokasi tanah, bukan menggunakan PPAT di luar wilayah kewenangan kerjanya.

Ketiga, jika saat bertransaksi pembeli memberikan uang tanda jadi atau kesepakatan uang muka berdasarkan perjanjian dan sisanya akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu, diperlukan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan notaris. PPJB yang dibuat notaris ini merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan kitab hukum perdata.

Keempat, bila penjual sudah menikah, tanah dan bangunan akan menjadi harta bersama sehingga penjualan tanah harus atas dasar persetujuan suami/istri dengan penandatanganan surat persetujuan khusus dan ikut menandatangani AJB. Apabila suami atau istri sudah meninggal, maka bisa dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari kantor kelurahan.

Kelima, penjual membayar pajak penghasilan (PPh) dan pembeli melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Ketentuan PPh = harga jual x 2,5 persen pajak pembeli (BPHTB). Sedangkan BPHTB = harga jual-nilai tidak kena pajak x 5 persen.

Pembeli dan penjual kemudian juga membayar biaya pembuatan AJB di PPAT yang umumnya ditanggung bersama atau kesepakatan kedua pihak, dengan nilai maksimal 1 persen dari harga transaksi tanah.

“Kalau aturannya sudah jelas, pemilik tanah agar menjaga tanahnya dengan menjaga fisiknya supaya tidak dikuasai orang lain dengan memberi patok atau tanahnya dimanfaatkan dengan baik. Jaga juga surat-suratnya supaya tidak hilang atau dipegang orang lain. Kalau semuanya lengkap, kita bisa tenang karena hak-hak kita dilindungi,” jelas Supardy.