HousingEstate, Jakarta - Rencana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan ditanggapi Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman ‘Eman’ Soemawinata. DPP REI sendiri telah diundang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebanyak lima kali untuk ikut memberikan masukan terkait rencana pemindahan ibukota itu dan berbagai potensi yang bisa diraih khususnya dari kalangan swasta.

“Pak Bambang Brodjonegoro (Menteri PPN/Kepala Bapenas) menyampaikan, butuh anggaran Rp466 triliun untuk membangun ibukota baru itu. Dari APBN dananya hanya Rp30 triliunan dan itu pun multiyears, Rp300 triliun berupa kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), dan Rp100 triliun dari swasta. Ini yang jadi bagian kita,” katanya saat buka puasa bersama kalangan media di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Swasta, dalam hal ini kalangan pengembang, disebut Eman telah berpengalaman dalam hal pengembangan kota-kota baru. Sebanyak 400 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan dan bila dengan keluarganya bisa menjadi 1,6 juta orang. Artinya untuk tahap awal saja dibutuhkan 400 ribu unit perumahan beserta fasilitasnya. Bila ditambah dengan fungsi komersial, kebutuhan hunian itu akan bertambah lagi dari para pekerja di luar ASN.

Karena itu yang saat ini penting dibahas adalah mengenai tahapan (staging) terkait pemindahan tersebut, selain mempersiapkan pengembangan kota baru untuk ibukota. Karena itu sebagai asosiasi, REI berharap dilibatkan khususnya untuk penyediaan hunian dan berbagai fasilitas komersial di wilayah baru nantinya.

Staging juga penting karena pengembangan kota baru membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara periode kepemimpinan nasional kita hanya lima tahun yang bisa diperpanjang maksimal hingga 10 tahun. Karena itu butuh aturan yang juga panjang dan jaminan kalau pergantian pemerintahan tetap akan membuat proses perpindahan maupun pembangunan ibukota baru ini berjalan.

Harus dijamin juga land bank khususnya untuk rumah-rumah murah di lokasi baru nanti. Jangan sampai terjadi lagi tanah dibebaskan sesuai mekanisme pasar sehingga kalangan pengembang kesulitan membebaskannya dan menjualnya sebagai produk rumah murah. Pemerintah harus menjamin ketersediaan lahan yang nantinya bisa dijual maupun dilelang kepada pengembang untuk dibangun apapun yang sudah direncanakan.

“Kita lihat saja pengembangan Serpong, itu sudah 35 tahun dan masih berjalan sampai sekarang. Staging-nya harus sempurna, siapa dulu yang dipindahkan ke sana, orang lokal di sana juga harus ditampung aspirasinya. Jadi kita harus buat pondasi yang kuat karena pengembangan kota itu bicara 100 tahun, nggak bisa hanya dengan dua periode pemerintahan,” jelas Eman.