HousingEstate, Jakarta - Menteri Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Melalui Permenkeu baru itu, pemerintah menaikkan patokan harga rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibebaskan dari PPN. Kenaikan mencapai rata-rata tujuh persen dibanding patokan harga sebelumnya (Permenkeu Nomor 113/PMK.03/2014).

Di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) misalnya, batasan harga jual rumah yang berhak mendapat pembebasan PPN dinaikkan dari maksimal Rp148.500.000 per unit menjadi Rp158.000.000 (tahun 2019) dan Rp168.000.000 (tahun 2020 dan seterusnya). Yang dimaksud MBR dalam Permenkeu ini adalah kelompok masyarakat yang menurut UU Perumahan berhak mendapat subsidi perumahan.

Dalam pertimbangannya, Permenkeu itu menyebutkan, kenaikan dilakukan karena meningkatnya harga tanah dan bangunan, usulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat.

Kriteria rumah sederhana yang dibebaskan dari PPN adalah rumah dengan luas bangunan tidak melebihi 36 m2 dan luas tanah tidak kurang dari 60 m2, merupakan rumah pertama milik MBR untuk dihuni sendiri dan tidak dipindah-tangankan dalam jangka empat tahun sejak dimiliki (sebelumnya lima tahun), harga jual rumah tidak melebihi ketentuan Permenkeu baru ini, dan rumah diperoleh secara tunai atau secara kredit baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi.

Kemenkeu menerbitkan peraturan baru ini untuk patokan harga jual rumah sederhana bersubsidi tahun 2019 (berlaku sampai 31 Desember 2019) dan 2020 (1 Januari – 31 Desember 2020). “Patokan harga jual tahun 2020 berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya selama tidak terdapat perubahan peraturan dalam Peraturan Menteri ini. Permenkeu ini berlaku 15 hari sejak tanggal diundangkan (tanggal 22 Mei 2019),” tulis Permenkeu No 81/2019 yang salinannya diperoleh HousingEstate ini.

 

Batasan Harga Jual Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tanggal 20 Mei 2019 (Rp/Unit)

Zona 2019 2020
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Mentawai) 140.000.000 150.500.000
Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Mahakam Ulu) 153.000.000 164.500.000
Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) 146.000.000 156.500.000
Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas dan Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu 158.000.000 168.000.000
Papua dan Papua Barat 212.000.000 219.000.000

 

Batasan Harga Jual Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 (Rp/Unit)

 

Zona Batasan Harga Jual
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau dan Bangka Belitung) 130.000.000
Kalimantan 142.000.000
Sulawesi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 136.000.000
Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) 148.500.000
Papua dan Papua Barat 205.000.000