HousingEstate, Jakarta - Pemerintah telah melantik komisioner Badan Pekerja Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akhir Maret 2019. Tapera adalah organisasi baru dengan modal awal dari transisi dana  Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) senilai Rp10,4 triliun, dan  dana dari pemerintah sebesar Rp2 triliun dan Rp500 miliar.

Menurut Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Ariev Baginda Siregar, selain menyalurkan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan rakyat, dengan adanya Tapera diharapkan pembiayaan perumahan juga bisa lebih berkesinambungan. Tapera akan menarik iuran dari peserta sebesar tiga persen dari penghasilannya setiap bulan, di mana 2,5 persen bersumber dari gaji peserta dan 0,5 persen dari pemberi kerja.

“Saat ini BP Tapera masih merancang pondasi kelembagaan mulai dari SDM, keuangan, logistik, hingga rencana strategis untuk lima tahun pertama. Untuk tahap awal konsentrasi pembiayaannya untuk kalangan ASN (PNS) dan TNI-Polri, baru pekerja perusahaan swasta sekitar tujuh tahun dari sekarang. Sekarang pun (pekerja swasta) juga tidak menutup kemungkinan (jadi peserta) selama perusahaan mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dan bersedia memenuhi iuran tiga persen itu,” katanya kepada housingestate.id saat acara buka puasa bersama yang diadakan Bank BTN di Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Tapera memiliki amanah menyediakan dana murah berjangka panjang untuk pembiayaan pemilikan, pembangunan, dan renovasi rumah melalui sistem perbankan. Bila peserta tidak memanfaatkan dananya untuk mendapatkan rumah, iurannya akan dikembalikan berikut hasil pengembangannya saat pensiun.

Saat ini ada 3,4 juta PNS. Bila ditambah anggota TNI-Polri dan pekerja BUMN ada tambahan 2,7 juta. Integrasi juga akan dilakukan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) yang juga memiliki program perumahan. Bahkan nantinya tidak menutup kemungkinan anggaran KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dimasukkan juga ke Tapera.

“Tahap pertama ini anggota yang tergabung di Bapertarum yang akan mendapatkan manfaat pertama Tapera. Tapi PNS ini juga bukan berarti bisa langsung dapat. Kemampuan mencicil mereka sebagian juga rendah karena sudah banyak mengambil kredit konsumtif  lain. Jadi ini butuh sosialisasi dan edukasi termasuk dari kalangan perbankan. Kalau mau mendapatkan pembiayaan perumahan dari dana Tapera, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” jelas Ariev.