HousingEstate, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menaikkan batasan harga rumah bersubsidi atau yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Patokan harga yang seharusnya naik sejak tahun 2018 lalu ini baru diputuskan 20 Mei 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2019 yang akan berlaku 14 hari kerja sejak PMK itu disahkan.

Kenaikan ini tentunya disambut positif kalangan pengembang yang kerap menyebut margin keuntungan dari pengembangan rumah murah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu sangat tipis. Rata-rata kenaikannya pun sesuai usulan berbagai pihak yaitu 3-7 persenan atau dari patokan yang termurah Rp140 juta menjadi Rp150,5 juta (tergantung wilayah).

“Kenaikan patokan harga ini sudah sesuai aspirasi kami sebagai pengembang dan asosiasi. Dengan kenaikan ini kami lebih optimistis mengejar target pembangunan 1,25 juta rumah tahun ini seperti yang dicanangkan pemerintah,” kata Daniel Djumali, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) kepada housingestate.id di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Hanya saja Daniel mengkritisi kuota untuk KPR bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga (SSB) yang tahun ini hanya dianggarkan untuk 147 ribu unit rumah, jauh lebih rendah daripada kuota 2018 yang 279 ribu unit.

“Seharusnya dengan kenaikan patokan harga ini pemerintah justru menambah anggaran untuk rumah subsidi. Kalau waktu tercapai target satu juta tahun lalu saja alokasinya 279 ribu unit, untuk mencapai target 1,25 juta harusnya kuota dinaikkan sekurangnya 25 persen atau sekitar 350 ribu unit, bukannya malah diturunkan jadi 147 ribu,” katanya.

Dirjen Penyediaann Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Khalawi Abdul Hamid mengakuinya. Ia merinci, KPR bersubsidi SSB diturunkan dari 250 ribu unit menjadi 100 ribu unit, FLPP untuk 68 ribu unit.

Kendati begitu Khalawi menyatakan, pengembang tidak perlu khawatir karena anggaran bisa saja berubah atau ditambah dalam perjalanannya dengan melihat tren peningkatan permintaan pembiayaan. Selama ini penyerapan dana FLPP dan SSB selalu lebih rendah daripada yang  dianggarkan.

“Jadi soal besaran anggaran tidak perlu dipusingkan. Kita kerja saja maksimal sesuai porsi kita, nanti di tengah jalan bisa ditambah kok kalau memang kebutuhannya besar. Justru ini kan kita melihat pengembang menahan produknya karena menunggu patokan harga yang baru. Makanya dengan sudah disetujuinya kenaikan harga ini, saya yakin mulai besok akan banyak rumah murah yang diakadkan,” katanya kepada housingestate.id saat buka puasa bersama yang diselenggarakan Kemenpupera di Jakarta, Senin (27/5/2019).