HousingEstate, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan patokan harga baru untuk rumah yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa, dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang Dibebaskan dari PPN.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Khalawi Abdul Hamid, PMK itu diharapkan bisa mempercepat program pembangunan sejuta rumah per tahun dan mendorong realisasi suplai rumah murah bersubsidi dari kalangan pengembang.

“Kita berharap patokan harga baru ini bisa memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah, selain memudahkan kalangan pengembang membangun dengan semakin meningkatnya harga bahan bangunan dan harga tanah,” ujarnya kepada housingestate.id di Jakarta beberapa waktu lalu.

Khalawi merinci beberapa syarat rumah murah yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPN maupun subsidi lain dari pemerintah. Di antaranya yang terpenting, luas rumah tidak melebihi dari 36 m2, harga jual tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan sesuai zonasinya, merupakan rumah pertama yang dimiliki orang pribadi yang termasuk MBR atau yang bergaji maksimal Rp4 juta/bulan.

Selain itu rumahnya juga harus digunakan sendiri, tidak boleh dikontrakan, tidak bisa dipindahtangankan (dijual) untuk jangka waktu empat tahun setelah dimiliki. Syarat lainnya, luas tanahnya tidak boleh kurang dari 60 m2, dan perolehannya bisa secara tunai atau melalui fasilitas KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Untuk ketentuan patokan harga yang tercantum di PMK itu berlaku hingga tanggal 31 Desember 2019. Untuk tahun 2020 selama tidak ada perubahan dalam ketentuan PMK, maka aturan itu secara otomatis masih berlaku untuk tahun 2020,” jelas Khalawi.

Patokan baru harga rumah bersubsidi yang dibebaskan dari PPN menurut PMK itu dari Rp140 juta di wilayah Jawa (kecuali Jabodetabek) menjadi Rp150,5 juta/unit. Harga tertinggi berlaku di Papua dan Papua Barat dari Rp212 juta naik menjadi Rp219 juta.