HousingEstate, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono sudah menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi tanggal 18 Juni 2019.

Kepmen PUPR Nomor 535 itu menyatakan Kepmen PUPR Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan terbitnya Kepmen 535 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan itu, akad kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan harga patokan yang baru sudah bisa dilakukan.

Sebelumnya tanggal 20 Mei 2019 Menteri Keuangan sudah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permenkeu ini berlaku 15 hari sejak tanggal diundangkan 22 Mei 2019.

Melalui Permenkeu baru itu pemerintah menaikkan patokan harga rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibebaskan dari PPN. Kenaikan mencapai 3-7 persen dibanding patokan harga sebelumnya (Permenkeu Nomor 113/PMK.03/2014).

Yang dimaksud MBR dalam Permenkeu Nomor 81 itu adalah kelompok masyarakat yang menurut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman berhak mendapat subsidi perumahan. Rumah bersubsidi mendapat subsidi berupa pembebasan PPN 10%, bunga KPR lima persen per tahun fixed (tetap) selama masa (tenor) KPR maksimal 20 tahun, dan bantuan uang muka Rp4 juta/debitur.

Di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) misalnya, batasan harga jual rumah tapak sejahtera yang berhak mendapat pembebasan PPN, dinaikkan dari maksimal Rp148.500.000 per unit menjadi Rp158.000.000 (tahun 2019) dan Rp168.000.000 (tahun 2020 dan seterusnya selama belum ada Permenkeu baru yang merevisinya).

Dalam pertimbangannya, Permenkeu itu menyebutkan, kenaikan dilakukan karena meningkatnya harga tanah dan bangunan, usulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat.

Kriteria rumah sederhana yang dibebaskan dari PPN itu adalah rumah dengan luas bangunan tidak melebihi 36 m2, dan luas tanah tidak kurang dari 60 m2, merupakan rumah pertama milik MBR untuk dihuni sendiri dan tidak dipindah-tangankan dalam jangka empat tahun sejak dimiliki, harga jual rumah tidak melebihi ketentuan Permenkeu baru ini (lihat tabel), dan rumah diperoleh secara tunai atau secara kredit baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi.

Kemenkeu menerbitkan peraturan baru ini untuk patokan harga jual rumah sederhana bersubsidi tahun 2019 (berlaku sampai 31 Desember 2019) dan 2020 (1 Januari–31 Desember 2020). Patokan harga jual tahun 2020 berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya selama tidak terdapat perubahan peraturan dalam Permenkeu di atas.

Permen PUPR Nomor 535 mengadopsi sepenuhnya ketentuan patokan harga rumah yang dibebaskan dari PPN yang ditentukan Permenkeu Nomor 81 di atas (lihat tabel).

Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan Yang Bisa Diperoleh Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 (Rp/Unit)

Zona 2019 2020
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),

Dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung,

Mentawai)

140.000.000 150.500.000
Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Mahakam

Mahakam Ulu)

153.000.000 153.000.000
Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan

Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas)

146.000.000 156.500.000
Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek

(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan

Anambas dan Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu

158.000.000 168.000.000
Papua dan Papua Barat 212.000.000 219.000.000