HousingEstate, Jakarta - CEO Sri Pertiwi Rejeki (SPS Group) Asmat Amin kembali mengingatkan pentingnya sektor perumahan khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pasarnya sangat besar.

SPS Group adalah pengembang yang fokus pada pembangunan rumah murah baik bersubsidi maupun tidak di Cikarang (Bekasi) hingga Karawang, Subang, dan Purwakarta dengan rata-rata produksi mencapai hingga 10 ribu unit setiap tahunnya.

Menurut Asmat, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini fokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jalur kereta, aksesibilitas wilayah perbatasan, bendungan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, dan pembangkit listrik, di seluruh pelosok Indonesia.

Namun ada banyak hal yang dikritisinya terkait jor-jorannya pengembangan infrastruktur ini. “Spending pemerintah di sektor infrastruktur ini luar biasa dan itu bagus. Tapi, saya khawatir gencarnya pengembangan infrastruktur ini butuh dana yang besar. Pemerintah harus bisa mengukur kekuatan pendanaan ini dan fokus lokasi pembangunan yang bisa men-drive ekonomi paling besar. Kalau infrastruktur digenjot di lokasi yang belum prospektif dan melupakan perumahan, saya kembali mengingatkan ini bakal jadi bom waktu karena perumahan itu kebutuhan dasar,” katanya kepada housingestate.id di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Karena itu spending pemerintah di sektor infratsuktur harus lebih fokus dan harus dikaitkan atau berdampak langsung pada sektor perumahan. Hal ini agar anggaran yang digelontorkan bisa berdampak optimal dan membuat pertumbuhan kawasan menjadi lebih cepat. Ke depan harus ditentukan fokus-fokus kawasan yang menjadi prioritas pembangunan.

Kritik lain yang dilontarkan Asmat terkait program perumahan pemerintah. Selain KPR subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), pemerintah juga menganggarkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) yang anggarannya terus diperbesar, sementara anggaran FLPP justru terus dipangkas.

“Pemerintah menyediakan banyak rusunawa di berbagai daerah untuk pekerja, pelajar, dansantri. Nanti kalau mereka sudah purna kerja, mau tinggal di mana? Ini bakal jadi beban pemerintah juga. Mestinya diperbanyak dan dipermudah akses untuk para pekerja ini memiliki rumah, spending pemerintah juga harus fokus di sektor ini, bukan hanya infrastruktur. Nanti jalanan bagus tapi rakyatnya nggak punya rumah itu kan malah jadi masalah,” jelasnya.