HousingEstate, Jakarta - Menteri Keuangan mengeluarkan beleid baru mengenai batasan harga barang yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Yaitu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2019 mengenai Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor. Aturan ini merupakan revisi dari PMK No. 35 Tahun 2017. Dengan PMK Nomor 86, nilai barang yang dikenai PPnBM termasuk properti seperti rumah dan apartemen dinaikkan dari maksimal Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam lampiran aturan tersebut menyebutkan, perubahan nilai ini untuk mendorong kegairahan bisnis properti terutama yang masuk kategori mewah baik berupa rumah tapak, townhouse, maupun apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Dengan PMK baru itu properti senilai di atas Rp30 miliar akan dikenai PPnBN 20 persen.

“Ketentuan PMK No. 35 Tahun 2017 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sektor properti. Aturan yang baru berlaku sejak diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tanggal 11 Juni 2019,” demikian bunyi beleid baru seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Rabu (19/6/2019).

Para developer mengapresasi aturan baru itu. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta Amran Nukman, kenaikan nilai barang yang dikenai PPnBM merupakan salah satu perjuangan pengembang.

“Paling tidak ada selisih dari Rp20 miliar ke Rp30 miliar. Dan itu tentunya bagus untuk menggairahkan pasar property, walaupun tidak akan signifikan karena studi kami menyebut segmen (properti mewah) tidak lebih dari satu persen dari seluruh kapitalisasi pasar properti. Kami sendiri tidak mengerti kenapa pemerintah mendahulukan beleid ini. Pemerintah mungkin memiliki pertimbangan sendiri daripada tidak ada kebijakan yang mendukung sama sekali,” katanya kepada housingestate.id di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Kendati pasarnya sangat kecil, Amran tetap berharap dampaknya bisa signifikan terhadap pengembangan properti mewah karena secara nilai tetap besar. Harga produk properti mulai Rp30 miliar artinya 60 kali produk menengah, dan itu secara nilai cukup besar walaupun secara unit kecil. Di Jakarta cukup banyak produk properti mewah itu dipasarkan.

“Jadi, sekali lagi kami mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan beleid ini. Mungkin pemerintah ingin menggerakkan pasar properti melalui segmen produk properti mewah, khususnya di perkotaan karena secara nilai produk untuk segmen ini cukup besar,” jelasnya.