HousingEstate, Jakarta - Kelesuan bisnis properti saat ini durasinya sudah terlalu panjang dan belum terlihat tanda-tanda akan kembali pulih baik penjualan maupun kenaikan harganya. Menurut Anton Sitorus, Head of Research & Consultancy PT Savills Consultant Indonesia, sebuah perusahaan riset, konsultan, dan manajemen properti, kelesuan itu merupakan kesalahan semua pemangku kepentingan (stake holder) properti sendiri.

“Kita harus mengakui, kelesuan yang panjang ini karena salah kita semua. Konsumen, khususnya spekulan salah, karena maunya nilai properti naik-naik terus yang bikin pengembang bikin produk semau-maunya, yang penting harganya terus naik. Pemerintah juga salah tidak bisa bikin regulasi yang jelas, khususnya untuk segmen investor seperti itu. Misalnya, paling tidak bisa dibuat regulasi seperti di Singapura yang ketat sehingga produk untuk investasi tidak serampangan,” katanya kepada housingestate.id di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Berkaitan dengan itu, Anton mengajak seluruh pihak, khususnya kalangan developer, untuk bisa membuka pikiran yang out of the box supaya situasi bisnis properti tidak seperti ini dan mulai bisa bergerak. Kalau situasi yang lesu ini disikapi dengan sikap yang biasa saja, hanya akan membuatnya lesu lebih berkepanjangan.

Situasi ini juga telah membuat beberapa kalangan pengembang, khususnya yang bermodal pas-pasan mulai limbung karena tidak bisa mempertahankan arus kas proyeknya. Situasi ini kalau berlangsung terus akan semakin memperburuk keadaan, dan dijamin tidak akan bagus untuk semua stakeholder.

Untuk itu diperlukan kreatifitas dari semua pihak termasuk pemerintah, dengan mengeluarkan regulasi yang tepat untuk situasi seperti ini. Pengembang juga harus lebih kreatif mengemas produknya khususnya yang paling dibutuhkan pasar, karena pasar properti kita sangat besar.

“Kalau kita bicara Jakarta saja itu potensinya masih sangat besar. Populasi kita besar, ekonomi juga cukup bagus, dan terbukti bisa tahan terhadap situasi perekonomian global. Peluang Jakarta untuk tumbuh asih sangat besar dibandingkan kota-kota lain seperti Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Rata-rata price to income ratio untuk membeli properti di Hong Kong itu 40 tahun, di Kuala Lumpur 14 tahun, kita hampir sama dengan Singapura yang 20 tahun. Jadi, affordability harus diperhatikan dan diatur dengan regulasi pemerintah. Potensi kita besar tapi ada banyak hambatan,” jelas Anton.