HousingEstate, Jakarta - Sejak akhir April 2015 pemerintah melansir gerakan pembangunan sejuta rumah demi mengatasi akumulasi kekurangan pengadaan (backlog) rumah, termasuk kebutuhan hunian baru setiap tahun yang konon mencapai 800 ribu unit, yang total disebut mencapai lebih dari 10 juta unit.

Menurut Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group), raja pengembang rumah sederhana bersubsidi di kawasan Cikarang-Bekasi hingga Karawang, Subang, dan Purwakarta (Jawa Barat), gerakan pembangunan sejuta rumah per tahun itu masih sangat kurang. Setiap tahun menurut dia sekurangnya dibutuhkan tiga juta unit rumah agar bisa mengurangi angka backlog perumahan itu.

“Kalau kapasitas kita bisa menghasilkan tiga juga unit rumah setiap tahun, saya yakin dalam lima tahun backlog perumahan itu bisa diselesaikan,” katanya saat menerima penghargaan sebagai “The Inspiring Young Leader in Property Industry” dari BTN Properti Indonesia Award 2019 di Jakarta pekan ini.

Untuk mengurangi angka backlog itu menurutnya bukan perkara mudah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen di sektor perumahan mewujudkannya dengan memperbanyak suplai. SPS Group sendiri khususnya sejak tahun 2015 selalu berhasil membangun hunian di atas 10 ribu unit per tahun. Tahun ini SPS Group menargetkan bisa membangun 15 ribu unit.

“Pemerintah harus bisa membuat program perumahan khususnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang lebih terencana, terstruktur, dan masif. Yang juga penting pemerintah harus berani memberikan insentif yang menarik bagi dunia usaha karena yang membangun rumah rakyat ini kalangan pengembang. Kalau ada insentif menarik ditambah akses pembiayaan yang mudah, bunga ringan, tenor kredit yang panjang, saya yakin kita bisa menyelesaikan backlog perumahan ini dengan lebih cepat,” jelasnya.