HousingEstate, Jakarta - Anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan sangat kecil. Karena itu banyak dikreasikan pola kerja sama dan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak di luar pemerintah. Bank Dunia sejak beberapa tahun terakhir juga cukup aktif memberikan bantuan berupa pinjaman dan hibah untuk program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun lalu misalnya, Bank Dunia mencairkan dana Rp2,75 triliun untuk sektor perumahan.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Eko D. Heripoerwanto, saat ini rumah-rumah murah yang mendapatkan fasilitas subsidi pembiayaan lokasinya makin jauh dari pusat kota. Karena itu Bank Dunia mendorong skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pengembangannya.

“Ditjen Pembiayaan Infrastruktur butuh Rp2.000 triliun hingga lima tahun ke depan untuk jalan, pengairan, dan sebagainya termasuk perumahan. Dari APBN itu paling hanya bisa dipenuhi 30 persen. Khusus untuk perumahan lebih kecil lagi. Makanya ke depan akan kita dorong skema KPBU ini,” katanya kepada housingestate.id saat acara workshop “PPP for Affordable Housing” di Kantor Kemenpupera Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Nantinya, konsep pengembangan kawasan dengan skema KPBU itu akan memiliki luasan minimum untuk pengembangan konsep proyek properti terpadu (mixed use development). Di situ akan dipastikan ada porsi hunian untuk MBR. Selama ini konsep ini juga sudah jalan dengan pihak swasta yang mengembangkan proyeknya di-bundling dengan kedekatan jalan tol. Bisa juga dengan memanfaatkan tanah negara, tanah pemerintah daerah, dan tanah swasta.

Tanah negara yang tidak dimanfaatkan misalnya, bisa dilelang untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sektor swasta dalam jangka waktu tertentu untuk proyek hunian sewa. Bagi negara ini menguntungkan karena tanahnya termanfaatkan dan setelah periodenya habis nilai tanahnya juga sudah naik.

Eko menyebut contoh lain beberapa pengembangan proyek hunian yang terintegrasi transportasi atau transit oriented development (TOD) yang dikembangkan di beberapa stasiun kereta komuter. Proyek TOD ini semacam pionir karena polanya kerja sama antar perusahaan BUMN. Ke depan konsep ini akan didorong untuk dikerjasamakan dengan swasta dan pemerintah akan memastikan di proyek tersebut tersedia hunian MBR-nya.

“Targetnya tahun 2020 pola itu sudah mulai terealisasi. Kami akan memastikan berapa porsi MBR-nya di setiap proyek saat nanti proses lelang, sehingga ada pola cross subsidi dengan tetap menarik secara bisnisk bagi swasta supaya mereka mau menggarapnya Makanya konsep pengembangannya harus mixed use dengan minimal luasan lahan tertentu. Jadi, MBR bisa berhuni di kawasan perkotaan yang dekat dengan pusat aktivitasnya,” jelasnya.