HousingEstate, Jakarta - Pada 6 September 2019 lalu bertempat di Bank BTN Kantor Cabang Solo, Jawa Tengah, dilaksanakan akad kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pertama menggunakan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). KPR  BP2BT ini dilakukan setelah kuota KPR  dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2019 habis.

Skema BP2BT dijalankan Kementerian PUPR melalui program National Affordable Housing Program (NAHP) atau Program Perumahan Terjangkau Nasional (PPTN) bantuan Bank Dunia untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Sugiatno, Ketua DPD Himperra Jawa Tengah, konsumen yang melaksanakan akad kredit yang pertama ini adalah konsumen perumahan Witjitra Land  yang dikembangkan oleh anggotanya, yaitu PT Witjitra Land Development, di Karang Anyar. Harga rumah masing-masing Rp130 juta. Melalui KPR subsidi BP2BT setiap konsumen dapat bantuan uang muka sebesar Rp40 juta. Jika ditambah dengan uang muka sebesar 5 persen atau Rp6,5 juta yang telah dibayar konsumen ke developer, maka total uang mukanya menjadi Rp46,5 juta. Besar kredit yang ditanggung konsumen Rp83,5 juta. “Cicilan KPR per bulan tahun pertama (bunga 10 persen) Rp905 ribu untuk jangka kredit 20 tahun. Jadi cicilannya selisih sedikit jika dibandingkan KPR FLPP yang Rp870 ribu per bulan,” katanya.

Sugiatno sendiri akan melakukan akad KPR BP2BT di perumahan miliknya, yaitu Puri Indah Butuh, Tengaran, Kabupaten Semarang, pada bulan Oktober 2019. “Kami akan dorong ke semua kabupaten di Jawa Tengah untuk menerbitkan SLF merujuk apa yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Karang Anyar ini,” katanya.

Masih sedikitnya developer yang melakukan akad dengan skema BP2BT ini karena salah satu persyaratannya rumah harus sudah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sementara Pemerintah Kabupaten atau Kota (Pemkab/Pemkot) setempat belum punya regulasi, atau kalaupun sudah punya regulasi tapi belum punya SDM yang menerbitkan SLF. “Seperti di Karang Anyar karena Pemkab sudah punya regulasi, akhirnya SLF-nya diterbitkan oleh konsultan yang kompeten. Sedangkan pengecekan ke lapangan dilakukan bersama-sama oleh konsultan dan pegawai Pemkab yang membidangi perumahan,” katanya.

Bagi konsumen, syarat mendapatkan KPR BP2BT  penghasilan maksimal Rp4–7 juta per bulan, rumah yang dibeli sesuai ketentuan harga rumah subsidi yang ditentukan pemerintah, dan konsumen wajib membuka rekening tabungan dan menabung selama minimal enam bulan sampai terkumpul dana sebesar lima persen dari harga rumah. Kalau harga rumahnya Rp130 juta berarti harus menabung minimal Rp6,5 juta untuk membayar uang muka.