HousingEstate, Jakarta - emerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menganggarkan dana KPR subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp7,1 trililiun tahun ini untuk membiayai 68.858 unit rumah. Hingga 20 Agustus 2019 dana yang terserap mencapai Rp5,128 triliun untuk 53.355 rumah atau 77,49 persen.

Kalangan pengembang kerap vokal terkait nilai anggaran FLPP yang alokasinya tahun ini justru lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan target yang justru diperbesar. Program sejuta rumah yang diluncurkan sejak akhir April 2015 lalu baru tembus satu juta unit tahun 2018 dan tahun ini target pemerintah bisa tercapai hingga 1,25 juta.

“Sebagai pengembang yang membangun rumah-rumah bersubsidi, kami bingung dengan kebijakan pemerintah. Kebutuhan perumahan besar dengan backlog yang jalan terus, tapi kebijakan yang dikeluarkan banyak kontradiktif. Sinkronisasi aturan pusat-daerah tidak jalan, anggaran FLPP dikurangi, kita pelaku di lapangan jadi megap-megap,” kata Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) saat diskusi “Mengokohkan Urusan Kelembagaan Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pengembangan Kawasan Perkotaan” yang diselenggarakan HUD Institute di Jakarta, Kamis (30/8/2019).

Saat ini pengembang memiliki stok unit rumah yang sudah siap diakadkan, namun anggaran FLPP khususnya yang disalurkan melalui Bank BTN sudah habis. Adapun sisa anggaran di Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kemenpupera (PPDPP) sekitar 20 ribu unit merupakan jatah bank lain di luar Bank BTN yang belum terserap. Wacana pengalihan dana ke Bank BTN juga belum terealisasi hingga saat ini.

“Sisa 20 ribu unit ini juga masih kurang sehingga kami sangat yakin anggaran FLPP untuk tahun ini pasti tidak cukup. Untuk dana subsidi selisih bunga (SSB) juga belum disalurkan, sementara subsidi bantuan uang muka (SBUM) diutamakan untuk program pembiayaan yang berbasis tabungan (BP2BT). Program BP2BT itu bunganya komersial dan yang sudah mendapatkan SBUM tidak bisa mendapatkan FLPP, jadi harus salah satu. Banyak sekali kendalanya. Kalau seperti ini terus kami bisa demo turun ke jalan,” beber Junaidi.