HousingEstate, Jakarta - Bagi masyarakat yang selama ini sudah melunasi uang muka pembelian rumah bersubsidi tapi belum mendapatkan KPR, dipastikan mulai bulan Oktober 2019 akan mendapatkannya dan bisa melakukan akad kredit di Bank BTN terdekat. Kepastian tersebut diperoleh setelah tiga organisasi developer properti: REI, HIMPERRA, dan Apersi, serta Dirut Bank BTN, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kemetrian PUPR, dan Dirut Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis 26 September 2019, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menurut Ari Tri Priyono, Sekjen HIMPERRA, dalam rapat tersebut diputuskan Pemerintah menambah kuota subsidi skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2019 Rp2 triliun. Skemanya sebesar Rp1,5 triliun ditalangi oleh Bank BTN, dan Rp500 miliar bersumber dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana ini cukup untuk membiayai 20 ribu unit rumah. “ Insyaallah awal Oktober seluruh dana ini akan efektif sehingga para developer mulai sekarang sudah bisa melengkapi persyaratan KPR yang diperlukan agar pada saatnya nanti para konsumennya bisa segera melakukan akad kredit di kantor-kantor Bank BTN terdekat.” katanya.

Para pengurus REI, HIMPERRA dan APERSI foto bersama Menteri Keuangan (no 4 dari kanan) usai rapat pembahasan tambahan dana FLPP (foto istimewa)

Selain dana tambahan FLPP ini, lanjut Ari, pemerintah juga masih punya fasilitas KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Jumlahnya sebanyak 14 ribu unit, dimana 12 ribu diantaranya ada di Bank BTN konvensional dan syariah. Oleh Menteri PUPR syaratnya juga sudah dipermudah. Syarat pencairan KPRnya, developer tidak perlu lagi mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan lama konsumen menabung juga dikurangi dari enam bulan menjadi tiga bulan saja.