HousingEstate, Jakarta - Kalangan pengembang kembali mengungkapkan berbagai kendala penyaluran KPR khususnya KPR bersubsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.

Menurut Ketua Umum Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaedi Abdillah, sejak Juli 2019 Bank BTN menerapkan berbagai sistem teknologi yang seluruh keputusan pemberian KPR-nya dipusatkan di kantor wilayah (kanwil) dari sebelumnya di kantor cabang.

“Tujuannya mungkin baik untuk mempercepat, tapi di lapangan situasinya sangat berbeda. Terlebih untuk penyaluran KPR FLPP banyak sekali berkasnya dan sepertinya sistem baru tersebut belum siap sehingga malah banyak terjadi penolakan aplikasi debitur,” katanya kepada housingestate.id di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Dulu wawancara calon debitur dilakukan di kantor cabang dan diputus di cabang tersebut. Sekarang semuanya dilakukan di kanwil dan berkas yang masuk ke sistem komputer bisa berbeda sehingga berkas yang masuk sekian banyak, yang lolos atau berkas keluar bisa berkurang jauh.

Misalnya sistem skoring, verifikasi, dan lainnya sekarang dilakukan semua melalui sambungan telepon. Untuk wilayah timur seperti Ambon bahkan Papua untuk verifikasi dengan telepon ini bukan perkara mudah karena kerap kesulitan sinyal. Wilayah timur juga cukup sulit melakukan koordinasi antar cabang, sehingga seharusnya kewenangan cabang untuk memutus kredit tetap ada, jangan semua diserahkan di kanwil.

Sekretaris DPD APERSI Jawa Barat Abun Yamin Syam menambahkan, sering kali berkas yang dimasukkan mencapai 100 aplikasi, nanti yang keluar hanya lima aplikasi. Karena itu seharusnya kewenangan cabang tetap ada karena kantor cabang paling tahu situasi dan kondisi nasabahnya.

“Verifikasi melalui telepon misalnya, banyak buruh karena bekerja di pabrik nggak boleh bawa telepon genggam dan dia ditelepon saat hari kerja. Ketika tidak diangkat langsung gugur. Konsumen MBR itu beda, harus dilayani dengan cara beda. Belum salah input, kurang satu mencantumkan nomer telepon, aplikasinya langsung gugur. Jadi, KPR tetap perlu analis dari cabang dan diputus langsung di cabang sambil sistemnya disempurnakan dan disosialisasikan,” tuturnya.