HousingEstate, Jakarta - Pengembang kerap meributkan patokan harga jual rumah bersubsidi yang dinilai terlalu rendah, sehingga margin keuntungannya juga kecil. Pemerintah merespon hal itu dengan memberikan patokan harga jual yang dinaikkan secara berkala sesuai waktu dan lokasinya.

Untuk megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) misalnya, patokan harga rumah subsidi maksimal Rp148,5 juta tahun 2018, dan telah dinaikan pada Juni 2019 menjadi Rp158 juta dan Rp168 juta tahun 2020.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto (Heri), harga jual baru bisa menjadi pemicu dari harga jual rumah. Para pengembang cenderung menunggu patokan harga jual baru yang lebih tinggi guna mendapatkan margin yang lebih besar.

“Gambarannya gini. Kalau mereka memakai patokan cost structure pembangunan  rumah tahun 2018, mestinya harga jualnya juga (berdasarkan patokan harga) tahun 2018, bukan 2019. Ini kan seperti sengaja menunggu sehingga stok rumahnya dilepas dengan patokan harga baru,” ujarnya saat berbincang dengan housingestate.id di kantornya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Akibatnya, produk rumah subsidi yang menggelontor di pasar menggunakan patokan harga baru. Heri sendiri bingung dari mana pengembang mengetahui patokan harga barunya akan keluar sehingga yakin menahan produknya untuk tidak diluncurkan dulu. Hal-hal seperti ini berimplikasi kepada jumlah penyaluran program subsidi untuk masyarakat beprenghasilann rendah (MBR) dan kelompok yang menjadi sasaran program subsidi perumahan.

Di sisi lain pemerintah juga tidak bisa condong ke salah satu pihak, misalnya menampung seluruh keinginan kalangan pengembang atau memberikan subsidi yang akhirnya tidak tepat sasaran untuk golongan masyarakat penerima. Pemerintah harus berada di tengah untuk bisa melayani seluruh lapisan masyarakat baik kalangan pengembang maupun masyarakat calon konsumen.

“Karena pengembang menahan produknya untuk dijual menurut patokan harga yang baru, volume anggaran untuk penyaluran subsidi ke masyarakat menjadi lebih sedikit karena patokan harga jualnya lebih tinggi (sehingga ada kekurangan anggaran subsidi). Pemerintah itu yang penting melayani masyarakat, nggak bisa hanya mengakomodasi masukan dari satu pihak,” bebernya.