HousingEstate, Jakarta - Periode akhir tahun 2019 ini menjadi periode yang sangat sulit bagi kalangan pengembang khususnya para pengembang rumah subsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Banyak rumah yang sudah selesai pembangunannya, konsumen sudah lunas bayar uang muka, bahkan sudah menggenggam Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank  tapi tidak bisa akad.  Karena anggaran dana KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun ini   hanya Rp7,1 triliun yang hanya cukup untuk membiayai 168 ribu unit rumah dan telah habis sejak  Agustus lalu.

Real Estate Indonesia (REI) , Himpunan pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)  sebetulnya telah mengingatkan pemerintah sejak bulan April bahwa dana Rp7,1 triliun itu hanya cukup sampai bulan Agustus.  Tentang hal itu juga disampaikan oleh ketiga asosiasi pengembang tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo akhir September lalu saat diterima di Istana Negara. Presiden berjanji akan menambah dana subsidi Rp2 triliun di akhir 2019 ini. Tapi sampai pertengahan November dana tersebut belum kunjung cair.

“Saya nggak tahu, nyatanya sampai hari ini tambahan dana Rp2 triliun yang dijanjikan Presiden Jokowi belum juga cair. Kalau ditanya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat katanya semuanya sudah siap, tinggal di Kementerian Keuangan yang belum turun ,” ujar Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himperra kepada housingestate.id di ajang Indonesia Property Expo (IPEX) Bank BTN di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (16/11).

Untung masih ada program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sehingga pengembang masih bisa melakuka akad kredit untuk produknya, hanya saja menurut Endang jumlahnya sangat kecil. Program BP2BT juga sebetulnya sangat menarik tapi pemerintah sangat kurang melakukan sosialisasi.