HousingEstate, Jakarta - “Pemerintah akan terus mendorong pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBR). Tahun depan anggaran (subsidi  skema) Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) saja mencapai Rp11 triliun, belum lagi anggaran untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp600 miliar, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) belasan miliar, dan juga dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” kata John Wempi Wetipo,  Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) saat membuka  Indonesia Property Expo 2019 yang diselenggarakan oleh Bank BTN di JCC Senayan, Jakarta, 16-24 November 2019.

Selain meningkatkan jumlah anggaran,  lanjut  Wamen, Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi untuk menggairahkan pasar melalui berbagai Peraturan Menteri (Permen) dan regulasi lainnya. Misalnya batasan lebar kaveling 6 m, Pemerintah tetap membolehkan KPR usbidi untuk rumah lebar 5 m selama site plan-nya disetujui Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota tidak melewati tanggal 1 Oktober 2019. Aturan kewajiban menabung untuk program BP2BT juga diperingan dari semula 6 bulan dibuat menjadi 3 bulan, uang muka dari 5  persen menjadi 1 persen, dan kewajiban sertifikat laik fungsi (SLF) pun ikut direlaksasi.

Pada kesempatan itu Wamen juga menjelaskan bahwa Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang antara lain akan berdampak positif ke pengembangan sektor properti khususnya program sejuta rumah per tahun yang telah diluncurkan sejak periode pertama Pemerintahan Jokowi. “Infrastruktur dan sektor perumahan merupakan dua sektor yang saling terkait dan mendukung,” katanya.

“Peningkatan infrastruktur juga telah terbukti menaikan daya saing kita dari peringkat 82 pada tahun 2010 menjadi 52 tahun 2018. Infrastruktur juga penting untuk menggerakan sektor properti dan kita tahu hunian merupakan hak seluruh warga negara dan termasuk pemenuhan hak azasi manusia (HAM), makanya untuk tahun 2020 pemerintah masih akan fokus pada program perumahan khususnya untuk mempercepat akses MBR terhadap perumahan,” ujarnya.