HousingEstate, Jakarta - Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata akan menyelesaikan tugasnya di penghujung tahun ini setelah menjabat sejak tahun 2016. Menurut Eman, sapaannya, ia menjadi ketua umum saat bisnis properti di tanah air tengah terpuruk dan hingga kini belum terlihat tanda perbaikannya.

“Saya mencatat dari tahun 2015 itu ada 10 pengembang besar yang penjualannya terus menurun. Bayangkan, dari total penjualan rata-rata senilai Rp44 triliun dari 10 pengembang itu, kini menjadi hanya Rp24 triliun. Jadi, memang kondisinya berat banget,” katanya dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI DKI Jakarta 2019 di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Kelesuan bisnis properti itu, lanjut Eman, diperparah dengan berbagai kebijakan, regulasi, dan kondisi ekonomi global yang juga kurang kondusif. Saat itu pemerintah mengeluarkan aturan yang justru membuat sektor properti semakin terpuruk seperti pengetatan batasan plafon kredit atau loan to value (LTV) untuk KPR inden.

Faktor lainnya, begitu banyaknya inkonsistensi di saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan stop semua aturan yang membatasi perkembangan bisnis. Kenyataannya, ada banyak hal yang tidak sinkron  terlebih dengan otonomi daerah yang membuat aturan pemerintah pusat dan daerah bisa berbeda-beda.

Belum lagi ada banyak peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan regulasi lainnya yang membuat situasi pasar makin tidak menentu. Kemudian urusan perpajakan mulai dari ajak laba ditahan, pajak progresif, pajak non final, dan lainnya yang semuanya masih wacana tapi sudah membuat gaduh situasi pasar sehingga pasar properti makin memburuk.

“Waktu itu saya sampai bilang ke Presiden. Kalau belum confirm jangan mengeluarkan pernyataan atau wacana yang hanya akan membuat gaduh pasar. Akhirnya, sekarang kami selalu dilibatkan setiap kali pemerintah mau mengeluarkan kebijakan di sektor properti dan itulah pentingnya kita berorganisasi,” jelasnya.