HousingEstate, Jakarta - Harry Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan (HIMPERRA), memastikan Jumat 29 November 2019 Perjanjian Kerja Operasional (PKO) tentang pencairan dana talangan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp2 triliun telah ditanda-tangani oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai wakil pemerintah dan Bank BTN sebagai bank pelaksana.

Dengan telah ditanda-tangani PKO tersebut para developer perumahan bersubsidi di seluruh Indonesia mulai hari Senin 2 Desember 2019 sudah bisa mengundang para konsumennya yang sudah mendapatkan Surat Penegasan Persetujuaan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank BTN melakukan akad kredit KPR di kantor-kantor cabang bank pelat merah tersebut.

Dana sebesar Rp2 triliun tersebut diperhitungkan bisa untuk menyubsidi kurang lebih 30 ribu unit rumah yang harga jualnya telah ditetapkan pemerintah.

Dana Rp2 triliun tersebut adalah dana talangan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kalangan pengembang yang tergabung dalam tiga asosiasi: HIMPERRA, Real Estat Indonesia (REI), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi), untuk menambah dana subsidi pemilikan rumah bersubsidi FLPP akhir September lalu.

Anggaran subsidi KPR dengan skim FLPP dan SSB (subsidi selisih bunga) tahun ini sebesar Rp7,1 triliun untuk membiayai 168 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah habis sejak Agustus. Akibatnya, banyak pengembang tidak bisa melakukan akad kredit untuk rumah yang sudah dikembangkannya.

Harga rumah subsidi 2019 dan 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 535 Tahun 2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui kredit:
Untuk Jawa (kecuali wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) besaran harga maksimal rumah yang bisa dibeli dengan fasilitas KPR subsidi tahun 2019 adalah Rp140 juta, dan tahun 2020 Rp150,5 juta.

Untuk Kalimantan, kecuali Kabupaten Murung Raya dan Mahakam Ulu, harga maksimal untuk 2019 ditetapkan sebesar Rp153 juta, dan tahun 2020 Rp164,5 juta.

Untuk Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Riau, kecuali Anambas, harga maksimal untuk 2019 ditetapkan sebesar Rp146 juta dan tahun 2020 Rp156,5 juta.

Untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali, dan NTT, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu, harga maksimal untuk 2019 ditetapkan sebesar Rp158 juta, dan tahun 2020 Rp168 juta.

Lalu untuk Papua dan Papua Barat, harga maksimal 2019 Rp212 juta dan 2020 Rp219 juta.