HousingEstate, Jakarta - JAKARTA, Housing-estate.com – Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan Nilai Jual Obek Pajak (NJOP) baru untuk seluruh wilayah DKI.  Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kenaikan NJOP bervariasi untuk seluruh wilayah DKI dari 140% yang terendah hingga tertinggi 240%. Kenaikan tertinggi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di kawasan yang menjadi favorit tempat tinggal kalangan menengah hingga menengah atas  itu naik 240%.  Setelah kenaikan ini NJOP kawasan ini menjadi Rp2.796.625/m2 dari sebelumnya Rp1.167.682/m2. Sementara  kawasan Gambir, Jakarta Pusat, yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis NJOP-nya naik 236% dari Rp6,6 juta menjadi 15,6 juta/m2.

Kawasan lain yang NJOP-nya naik signifikan adalah Kalideres,  Jakarta Barat. Di kawasan ini NJOP-nya naik 218 persen menjadi Rp3.174.956. Di belakang tiga wilayah tadi berturut-turut adalah kawasan Kebayoran Baru naik 205% dari Rp6.612.979 menjadi Rp13.567.668/m2, Kelapa Gading, Jakarta Utara (204%) menjadi Rp10.098.081. Kenaikan terkecil di Pasar Rebo, Jakarta Timur, 176% menjadi Rp2.052.337/m2.

Menurut Basuki alias Ahok, kebijakan ini dibuat untuk menyelaraskan harga tanah di pasaran. Saat ini harga tanah di pasaran sudah tinggi sementara NJOP-nya rendah. “Idealnya NJOP mendekati harga pasar jika tidak negara berpotensi rugi dan Pemprov (DKI) bisa dituduh korupsi karena membiarkan potensi pendapatannya berkurang,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/1). Wagub juga mengatakan, selama empat tahun terakhir NJOP di DKI tidak pernah ada kenaikan.

Iwan Setiawan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memberikan gambaran, kawasan perkantoran Sudirman, NJOP-nya hanya senilai Rp33 juta/m2. Padahal harga di pasaran sudah mencapai Rp65 juta/m2. “Dengan kenaikan ini diharapkan ada potensi pendapatan sampai Rp6,7  triliun,” katanya. NJOP baru ini akan berlaku saat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terbaru keluar pada Februari 2014. Iwan mengatakan, tahun 2013 dari 1,8 juta wajib pajak di DKI yang sudah membayar 83 persen. Ada sekitar   600 ribu wajib pajak belum membayar atau setara Rp600 miliar. Yudis