HousingEstate, Jakarta - Fokus infrastruktur dalam kerangka pembangunan nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang dinilai masih berjalan lambat. Untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan pembiayaan dan iklim investasi yang baik. “Pemerintah telah mencanangkan bahwa infrastruktur menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Namun kenyataannya hingga saat ini pembangunan infrastruktur masih berjalan lambat,” kata Kepala Pusat Pembiayaan Sumber Daya Investasi Badan Pembinaan Konstruksi, Mochammad Natsir,  dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

 

Menurut Natsir, untuk mendorong pembangunan sektor itu diperlukan iklim investasi yang kondusif. Selain itu  perlu dukungan dari pemerintah terutama pembiayaan dan koordinasi antar kementerian terkait.

Sebelumnya, Guratno Hartono, Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mengatakan, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6,6 persen diperlukan pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut sangat besar sekitar Rp2.095 triliun. Kenyataannya pembiayaan infrastruktur tahun 2014 baru mencapai Rp225 triliun.

Khusus untuk infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman diperkirakan kebutuhan investasinya pada 2010-2014 sebesar Rp419 triliun.  Menurut Guratno, pada tahun 2014 saja  kebutuhan pendanaan infrastruktur PU dan permukiman sebesar Rp105,84 triliun. “Pemerintah hanya mampu membiayai Rp84,15 triliun atau 79 persen sehingga masih terdapat gap sebesar Rp5,1 triliun,” ujar Guratno, seperti dikutip Antara.

Untuk mengatasi masalah kekurangan dana itu perlu terobosan khusus untuk mendorong swasta dan badan usaha lain mau berpartisipasi. (**)