Mitigasi Bencana Harus Masuk Dalam Tata Ruang

Mitigasi bencana di negara kepulauan yang banyak gunung berapi aktif dan di daerah patahan bumi yang rawan gempa seperti Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Perhatian terhadap hal ini akan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana, misalnya gempa bumi, gunung meletus, sunami, dan sebagainya.

Menurut Basuki Hadimoeljono, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, praktek mitigasi bencana alam dibagi menjadi dua , mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural. “Mitigasi struktural berhubungan dengan pembangunan konstruksi fisik, sedangkan mitigasi nonstruktural meliputi perencanaan tata ruang yang disesuaikan dengan kerentanan wilayah terhadap risiko bencana,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dengan frekuensi serta distribusi kejadian bencana yang semakin tinggi dan merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, persiapan mitigasi bencana mutlak diperlukan. Undang-undang tentang tata ruang sudah mengamanatkan mengenai penanggulangan bencana. Untuk itu dalam merancang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) setiap daerah (kota/kabupaten dan propinsi) harus menyediakan ruang evakuasi bila terjadi bencana.

Basuki menjelaskan, penataan ruang diawali dengan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik rencana umum dan rencana rinci. Rencana umum meliputi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. “Untuk rencana rinci meliputi rencana detail tata ruang dimana penyusunan dan penetapannya menjadi kewenangan pemerintah daerah,” lanjutnya. Yudis