HousingEstate, Jakarta - Masalah regulasi menjadi hambatan pembangunan high rise building di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan.  Kawasan ini masuk dalam daerah berkepadatan rendah. Lahan yang boleh dibangun (koefisien dasar bangunan/KDB) hanya 20 persen. Misalnya luas tanahnya 1.000 meter persegi yang dapat dibangun hanya 200 meter persegi. Selain itu koefisien lantai bangunan (KLB)-nya juga rendah, hanya 1,5. KLB adalah tingkat ketinggian yang boleh dibangun berdasar luas tanah.

Kalau tanahnya 1.000 meter persegi, KLB-nya 1,5 maka luas bangunan yang boleh dibangun 1.500 meter persegi (1.000×1,5). Jadi, dengan KDB 20 persen jumlah lantai yang dapat dibangun hanya 7-8 lantai (1.500 : 20).

“Bagi pengembang ini tidak layak untuk bisnis, sebab dengan harga tanah sudah tinggi, bangunannya harus maksimal, paling tidak 17-20 lantai,” ujar Yohanes, Managing Director PT Jitu Properti Indonesia, perusahaan broker properti kepada housing-estate.com di Jakarta, Rabu (3/12).

Ia menjelaskan, di Jl RS Fatmawati, tidak jauh dari kantor Bank BNI, harga tanahnya Rp16-17 juta per meter persegi. Harga tanah sebesar itu hanya feasible untuk proyek high rise building. Apartemen dengan ketinggian di bawah 10 lantai secara bisnis tidak layak. “Sebetulnya bisa saja dibangun apartemen setinggi itu, tapi harga jualnya menjadi sangat mahal. Masalahnya pasar mau menyerap atau tidak,” imbuhnya.

Karena masalah regulasi itu penjualan tanah komersial untuk proyek properti sulit mendapatkan pembeli. Yohanes mengaku sampai sekarang kesulitan mendapatkan pembeli tanah yang ia pasarkan di Jl RS Fatmawati.  Tanahnya seluas 2,1 ha seharga Rp17 juta per meter persegi. “Ini harus pemodal besar karena nilainya Rp357 miliar, tapi pengusaha tidak ada yang mau nawar karena soal regulasi itu,” katanya.