HousingEstate, Jakarta - Rencana pemerintah membangun satu juta rumah di tahun 2015 untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu didukung seluruh stake holder. Namun, karena program seperti ini kerap salah sasaran atau dibeli oleh orang yang tidak berhak sebaiknya pembangunannya didekatkan ke kelompok sasaran, yaitu di kawasan industri dan wilayah sekitarnya.
Untuk itu, menurut pengamat ekonomi Aviliani, pemerintah perlu menggandeng dan bekerja sama dengan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri. Mereka diminta membangun hunian, baik rumah atau rusun, untuk pekerja industri atau kalangan MBR dengan imbalan insentif yang menarik atau besar. “Jadi pemerintah kasih insentif sebesar-besarnya untuk pembangunan hunian di daerah industry,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Senin (2/2).
Dengan menggandeng para stake holder tersebut pemerintah selanjutnya berkonsentrasi pada pengembangan kota baru di berbagai kawasan. Dengan pengembangan kota-kota mandiri pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata dan tidak terpusat di kawasan-kawasan perkotaan seperti yang terjadi di kawasan Jabodetabek.
Aviliani menyebutkan, jumlah orang kaya di Indonesia mencapaai 50 juta orang. Mereka membeli properti di mana-mana untuk investasi. Sementara jumlah orang miskin dua kali lipatnya. Mereka itu tidak punya daya beli atau daya belinya sangat lemah. “Orang miskin kita ada 99 juta orang, bagaimana pemerintah mengatur perumahan untuk kalangan ini yang daya belinya nggak ada,” katanya.
